Jakarta, NU Online
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai proses seleksi pimpinan KPK rawan diwarnai tarik-menarik kepentingan.
Hasyim mengaku pesimistis jika seleksi tersebut akan menghasilkan pimpinan yang mampu menjadikan KPK sebagai lembaga yang kuat. "Baru lolos dari seleksi, pemilihannya oleh Presiden, proses pemilihan di DPR, semuanya pasti ada saling pengaruh," kata Hasyim Muzadi di sela acara tasyakuran enam tahun International Conference of Islamic Scholars (ICIS) di Jakarta, Ahad (27/6).<>
Dikatakannya sebagai lembaga yang disepakati untuk memberantas korupsi, seharusnya KPK disterilkan dari berbagai pengaruh dan dilindungi dari upaya pelemahan agar bisa bekerja optimal. "Keberadaan KPK sudah lumayan daripada tidak ada sama sekali. Jangan sampai dilemahkan," kata Sekretaris Jenderal ICIS tersebut.
Dikatakannya dalam kondisi kuat saja, KPK tidak akan mampu memberantas korupsi seperti yang diharapkan, apalagi jika dalam kondisi lemah. Menurut dia, jika mau jujur, sebenarnya pemberantasan korupsi di Indonesia, yang sudah mengurat dan mengakar, tidak cukup ditangani oleh institusi setingkat komisi, namun dibutuhkan sebuah gerakan nasional yang langsung dipimpin oleh kepala negara.
"Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada sekarang ini hanya cukup untuk menangkap koruptor, tapi tidak cukup memberantas korupsi," kata pengasuh pesantren mahasiswa Al Hikam di Malang dan Depok itu.
Dikatakannya, beberapa negara sukses menekan tingkat korupsi karena pemberantasannya dilakukan melalui gerakan nasional, bukan membebankannya pada sebuah komisi, yang bagaimana pun memiliki keterbatasan dan rawan tarik-menarik kepentingan. (ant/mad)
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai proses seleksi pimpinan KPK rawan diwarnai tarik-menarik kepentingan.
Hasyim mengaku pesimistis jika seleksi tersebut akan menghasilkan pimpinan yang mampu menjadikan KPK sebagai lembaga yang kuat. "Baru lolos dari seleksi, pemilihannya oleh Presiden, proses pemilihan di DPR, semuanya pasti ada saling pengaruh," kata Hasyim Muzadi di sela acara tasyakuran enam tahun International Conference of Islamic Scholars (ICIS) di Jakarta, Ahad (27/6).<>
Dikatakannya sebagai lembaga yang disepakati untuk memberantas korupsi, seharusnya KPK disterilkan dari berbagai pengaruh dan dilindungi dari upaya pelemahan agar bisa bekerja optimal. "Keberadaan KPK sudah lumayan daripada tidak ada sama sekali. Jangan sampai dilemahkan," kata Sekretaris Jenderal ICIS tersebut.
Dikatakannya dalam kondisi kuat saja, KPK tidak akan mampu memberantas korupsi seperti yang diharapkan, apalagi jika dalam kondisi lemah. Menurut dia, jika mau jujur, sebenarnya pemberantasan korupsi di Indonesia, yang sudah mengurat dan mengakar, tidak cukup ditangani oleh institusi setingkat komisi, namun dibutuhkan sebuah gerakan nasional yang langsung dipimpin oleh kepala negara.
"Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada sekarang ini hanya cukup untuk menangkap koruptor, tapi tidak cukup memberantas korupsi," kata pengasuh pesantren mahasiswa Al Hikam di Malang dan Depok itu.
Dikatakannya, beberapa negara sukses menekan tingkat korupsi karena pemberantasannya dilakukan melalui gerakan nasional, bukan membebankannya pada sebuah komisi, yang bagaimana pun memiliki keterbatasan dan rawan tarik-menarik kepentingan. (ant/mad)
Terpopuler
1
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
2
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
3
Menbud Fadli Zon Klaim Penulisan Ulang Sejarah Nasional Sedang Uji Publik
4
Guru Didenda Rp25 Juta, Ketum PBNU Soroti Minimnya Apresiasi dari Wali Murid
5
Kurangi Ketergantungan Gadget, Menteri PPPA Ajak Anak Hidupkan Permainan Tradisional
6
Gus Yahya Sampaikan Selamat kepada Juara Kaligrafi Internasional Asal Indonesia
Terkini
Lihat Semua
