Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menilai pemerintah gamang dalam menghadapi aliran Ahmadiyah terkait dengan rencana penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang terus ditunda-tunda.
“Penyelesaian masalah ini tergantung pada political will pemerintah. Kita memiliki Pancasila sebagai panduan, ada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, ada persatuan. Ukuran-ukurannya disitu,” katanya kepada NU Online, Selasa (6/5).<>
Pengasuh Ponpes Mahasiswa Al Hikam Malang ini juga meminta agar keputusan yang dibuat oleh pemerintah mempertimbangkan faktor keamanan bagi masyarakat dan bagi anggota jamaah Ahmadiyah. “Keputusan yang dibuat jangan sampai malah menimbulkan kekacauan,” ujarnya.
Ditegaskannya, NU menganggap Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang dari ajaran Islam, namun apakah aliran ini boleh berdiri atau tidak adalah urusan negara.
“NU punya kewajiban meluruskan ajaran yang bengkok melalui pendekatan dakwah dan pencerahan agama dan jangan sampai ada orang NU yang masuk ke sana,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono juga menyatakan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah jangan sampai memicu kekerasan dan korban jiwa karena pengikut Ahmadiyah juga warga negara Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Mardiyanto juga menegaskan SKB yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung ini akan dibuat dengan teliti dan cermat karena produk SKB ini akan menjadi acuan berlakunya hukum positif di Indonesia. (mkf)
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menilai pemerintah gamang dalam menghadapi aliran Ahmadiyah terkait dengan rencana penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang terus ditunda-tunda.
“Penyelesaian masalah ini tergantung pada political will pemerintah. Kita memiliki Pancasila sebagai panduan, ada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, ada persatuan. Ukuran-ukurannya disitu,” katanya kepada NU Online, Selasa (6/5).<>
Pengasuh Ponpes Mahasiswa Al Hikam Malang ini juga meminta agar keputusan yang dibuat oleh pemerintah mempertimbangkan faktor keamanan bagi masyarakat dan bagi anggota jamaah Ahmadiyah. “Keputusan yang dibuat jangan sampai malah menimbulkan kekacauan,” ujarnya.
Ditegaskannya, NU menganggap Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang dari ajaran Islam, namun apakah aliran ini boleh berdiri atau tidak adalah urusan negara.
“NU punya kewajiban meluruskan ajaran yang bengkok melalui pendekatan dakwah dan pencerahan agama dan jangan sampai ada orang NU yang masuk ke sana,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono juga menyatakan agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah jangan sampai memicu kekerasan dan korban jiwa karena pengikut Ahmadiyah juga warga negara Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Mardiyanto juga menegaskan SKB yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung ini akan dibuat dengan teliti dan cermat karena produk SKB ini akan menjadi acuan berlakunya hukum positif di Indonesia. (mkf)
Terpopuler
1
Ramai Bendera One Piece, Begini Peran Bendera Hitam dalam Revolusi Abbasiyah
2
Gus Yahya: NU Bergerak untuk Kemaslahatan Umat
3
Munas Majelis Alumni IPNU Berakhir, Prof Asrorun Niam Terpilih Jadi Ketua Umum
4
Ketum PBNU Resmikan 13 SPPG Makan Bergizi Gratis di Lingkungan NU
5
PPATK Tuai Kritik: Rekening Pasif Diblokir, Rekening Judol Malah Dibiarkan
6
Di Tengah Fenomena Bendera One Piece Badan Siber Ansor Ajak Generasi Muda Hormati Merah Putih
Terkini
Lihat Semua
