Jakarta, NU Online
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyatakan, Indonesia sebagai bangsa, lebih membutuhkan adanya aliansi strategis di antara para pemimpinya, bukan aliansi pragmatis demi kekuasaan.
"Aliansi jangka pendek yang pragmatis pada gilirannya akan menggerus spirit keindonesiaan serta integritas dan kehormatan kebangsaan," kata Hasyim di Jakarta, Selasa.<>
Dikatakannya, sikap elite kekuasaan yang cenderung pragmatis dan melakukan aliansi sesaat demi mengejar pemilih yang diperlukan setiap lima tahun sekali akan mendorong secara timbal-balik timbulnya kepemimpinan yang mengambang dan tidak tegas.
"Serta terseret ke politik `pencitraan`, bukan politik jasa dan amal karena dianggap berisiko," kata pengasuh pesantren mahasiswa Al Hikam di Malang dan Depok tersebut.
Menurutnya, kondisi semacam itu menjadi peluang bagi kelompok ekstrim untuk melakukan aksinya secara leluasa, yang tentu sangat berbahaya jika berlangsung terus-menerus.
"Demokrasi telah menjadi ladang ekstrimitas tambahan berupa ekstrimitas suku, kelompok kepentingan, dan kelompok reaktif terhadap ketidakadilan," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Hasyim, tidak mengherankan jika upaya deradikalisasi yang dilakukan pemerintah untuk menghapus, setidaknya mengurangi, aksi dan potensi terorisme berjalan lambat.
"Penembakan terorisme tanpa proses hukum juga menambah gerakan radikalisme," kata Sekretaris Jenderal Konferensi Cendekiawan Islam Internasional (International Conference of Islamic Scholars - ICIS) tersebut. (ant/mad)
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyatakan, Indonesia sebagai bangsa, lebih membutuhkan adanya aliansi strategis di antara para pemimpinya, bukan aliansi pragmatis demi kekuasaan.
"Aliansi jangka pendek yang pragmatis pada gilirannya akan menggerus spirit keindonesiaan serta integritas dan kehormatan kebangsaan," kata Hasyim di Jakarta, Selasa.<>
Dikatakannya, sikap elite kekuasaan yang cenderung pragmatis dan melakukan aliansi sesaat demi mengejar pemilih yang diperlukan setiap lima tahun sekali akan mendorong secara timbal-balik timbulnya kepemimpinan yang mengambang dan tidak tegas.
"Serta terseret ke politik `pencitraan`, bukan politik jasa dan amal karena dianggap berisiko," kata pengasuh pesantren mahasiswa Al Hikam di Malang dan Depok tersebut.
Menurutnya, kondisi semacam itu menjadi peluang bagi kelompok ekstrim untuk melakukan aksinya secara leluasa, yang tentu sangat berbahaya jika berlangsung terus-menerus.
"Demokrasi telah menjadi ladang ekstrimitas tambahan berupa ekstrimitas suku, kelompok kepentingan, dan kelompok reaktif terhadap ketidakadilan," katanya.
Oleh karena itu, lanjut Hasyim, tidak mengherankan jika upaya deradikalisasi yang dilakukan pemerintah untuk menghapus, setidaknya mengurangi, aksi dan potensi terorisme berjalan lambat.
"Penembakan terorisme tanpa proses hukum juga menambah gerakan radikalisme," kata Sekretaris Jenderal Konferensi Cendekiawan Islam Internasional (International Conference of Islamic Scholars - ICIS) tersebut. (ant/mad)
Terpopuler
1
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
2
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
3
Menbud Fadli Zon Klaim Penulisan Ulang Sejarah Nasional Sedang Uji Publik
4
Guru Didenda Rp25 Juta, Ketum PBNU Soroti Minimnya Apresiasi dari Wali Murid
5
Gus Yahya Sampaikan Selamat kepada Juara Kaligrafi Internasional Asal Indonesia
6
Kurangi Ketergantungan Gadget, Menteri PPPA Ajak Anak Hidupkan Permainan Tradisional
Terkini
Lihat Semua
