Hasyim : Desentralisasi Lahan Korupsi Baru

Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU, KH. Hasyim Muzadi, mengatakan korupsi merupakan pangkal penurunan kesejahteraan bangsa Indonesia, sehingga mesti segera dituntaskan.

"Setelah reformasi bukan berarti kita terbebas dari problema, dulu sistem sentralisme, maka korupsi terpusat, sekarang sistem desentralisasi ternyata juga menghasilkan desentralisasi sehingga korupsi juga merata di daerah-daerah," kata Hasyim dalam acara Launching Buku Pengkaderan IPNU di gedung PBNU, Jakarta, kemarin.
   
Dulu waktu sistem terpusat, kata Hasyim, orang menjadi nakal di atas, sekarang dengan adanya otonomi daerah juga muncul "raja" kecil di daerah, yang juga dengan perilaku korupsinya. "Ternyata ada sesuatu yang terpendam dan belum beres yakni moral yang lebih dalam daripada sekedar sistem dan mekanisme," papar Mantan Cawapres PDIP ini.

Jadi tidak aneh jika sekarang orang sudah tidak lagi bicara tentang hukum dagang, tetapi dagang hukum. Ia mencontohkan, ketika berkunjung di daerah ada  seorang yang ditangkap karena korupsi Rp 65 juta, tapi supaya dia tidak ditangkap sogokannnya Rp 450 juta rupiah. "Perilaku sogok menyogok ini sudah merebak kemana-mana. Jadi ini sudah melampaui batas moralitas, bangsa kita sudah kehilangan arah, akibat ditinggalkannya nilai-nilai agama," kata Hasyim.

Pengasuh Ponpes Al-Hikam Malang ini juga mengatakan, akibat tindak korupsi yang terjadi dimana-mana ini telah menjadikan Indonesia terus menurun tingkat kesejahteraannya, sehingga secara otomatis menimbulkan konflik-konflik sosial di tataran masyarakat. "Pemerintahan SBY harus mampu membuktikan bahwa korupsi adalah musuh bersama, sehingga pemberantasannya bisa dilakukan di semua lini," katanya dihadapan kader IPNU dan IPPNU.

Selain itu, masih menurut Hasyim, kebijakan politik tingkat nasional yang keliru juga menimbulkan konflik-konflik sosial di tataran masyarakat luas. "Sebagai contoh kebijakan pemerintah mengurangi subsidi yang otomatis menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), di tataran masyarakat justru menimbulkan konflik baru karena tujuan mengurangi kemiskinan belum bisa dibuktikan, namun harga-harga sudah pasti naik," katanya.
    
Menurut adik kandung Kyai Muchit Muzadi, kebijakan pengurangan subsidi yang tidak disertai dengan kejelasan program dana kompensasi memperparah beban masyarakat setelah harga BBM naik. "Kebijakan itu memang bertujuan mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia, namun pada kenyataannya, kenaikan harga BBM justru melahirkan orang-orang miskin baru," katanya.
    
Jadi sebenarnya sedang apa negeri kita ? dan akan menuju kemana ? tanya Hasyim, seraya mengajak semua elemen masyarakat bahu-membahu menjadi solusi untuk bangsa sendiri. "Bencana demi bencana yang datang menimpa kita, sudah sepatutunya menjadi pelajaran bersama, agar kembali menata diri dengan akhlakul karimah, dalam konteks hablum minallah dan hablum minannas. Insya Allah dengan niat tulus, maunah (petolongan) Allah akan menyertai bangsa ini," pungkas Hasyim. (cih)