Gus Dur Tak Restui Calon Tertentu

Semarang, NU Online
Setelah terpilih kembali secara aklamasi dalam Muktamar II PKB di Semarang, Ahad (17/4), KH Abdurrahman Wahid ( Gus Dur) kembali menegaskan sikapnya yang tidak merestui orang-orang tertentu sebagai calon ketua umum (Ketua Dewan Tanfidziyah) PKB. Dia menilai pernyataannya selama ini yang menyebut tiga nama sebagai calon disalahpahami sebagai restu.

''Bagi yang tidak saya sebutkan silakan saja, monggo, karena ini adalah partai terbuka dan semua kader boleh mencalonkan diri,'' kata Gus Dur  di Pondok Pesantren Salam Girikusumo, Banyumeneng, Mranggen, Demak, Jawa Tengah, Minggu (17/4) kemarin.

Menurut Gus Dur, sejak awal dia tidak pernah memihak kepada calon tertentu untuk menjadi ketua umum PKB periode 2005-2010. Dia menyatakan, penentuan soal ketua umum harus diputuskan oleh peserta muktamar sendiri. Dia menilai peran pers yang keliru yang membuat seolah-olah ada konflik antara dia dengan Saifulah Yusuf dan Alwi Shihab berkaitan dengan perebutan posisi ketua umum. Padahal, sambungnya, yang tidak dikehandaki adalah rangkap jabatan di ormas NU dan PKB sebagai partai politik.

''Anggaran dasar NU tegas mengatakan, pengurus NU dan badan-badan otonomnya tidak boleh merangkap jabatan menjadi pengurus partai,'' ucap Gus Dur.

Dia berpendapat, dalam menjalankan organisasi tidak sehat jika dilakukan dukung mendukung terhadap perorangan karena yang harus dilakukan adalah komitmen terhadap organisasi dan program-programnya. Kepada PKB, dia berharap menjadi partai yang mampu menyejahterakan rakyat dan meningkatkan pendapatan. ''Hanya partai yang bisa melakukan kedua hal itu yang akan didukung rakyat dan memenangkan pemilu. Karena itu PKB harus menjadi partai yang memiliki program seperti itu,'' ujarnya.

Karena itu, menurut mantan presiden itu, program pendidikan murah seperti yang dilakukan pemerintah saat ini keliru, begitu juga dengan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak  "Sebenarnya, wajar jika biaya pendidikan dan harga minyak menjadi mahal namun tanpa menyejahterakan dan menaikkan pendapatan rakyat, hal itu justru menimbulkan persoalan baru. Namun dengan kesejahteraan rakyat yang tinggi dan pendapatan yang besar pendidikan dan harga BBM yang mahal tidak akan menjadi persoalan," paparnya.

Dia mengemukakan pula pengurus pusat PKB mendatang harus mampu mengurangi perannya dalam menentukan calon pemimpin kepala daerah untuk menjadi peserta Pilkada. ''Biarlah rakyat yang lebih menentukan siapa calon pemimpin mereka di daerah dan DPP melakukan perannya sebagai pendorong dan berfungsi secara administratif,'' katanya. (Sp/Cih)