Gus Dur: Menteri SBY Terindikasi Korupsi

Jakarta, NU Online
Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tak akan mampu melakukan perubahan. Soalnya, sejumlah orang bermasalah diangkat menjadi menteri. Ketua Dewan Syuro PKB Abdurahman Wahid menilai, ada eks preman, terindikasi korupsi dan pelanggar konstitusi yang menjadi menteri SBY.

"Saya tak mau menyebut siapa menteri yang eks preman. Tapi kalau menteri yang melanggar konstitusi itu adalah anggota KPU Hamid Awaludin yang kini menjadi Menteri Kehakiman dan HAM. Jadi, saya tidak akan pernah mendukung kabinet SBY dan PKB maupun NU saya minta jangan mendukungnya," kata Gus Dur dalam konferensi pers di gedeung PBNU kemarin.

Juru bicara Gus Dur, Adhie M Massardie mengemukakan, yang dimaksud Gus Dur ada menteri yang tak jujur dalam masalah keuangan, adalah Menkeh dan HAM Hamid Awaludin. "Dia kan digugat koalisi 7 LSM ke KPK karena terindikasi korupsi Rp 600 miliar di KPU. Jadi, melihat ini semua, Gus Dur pesimis kabinet SBY akan sukses," katanya.

Hal senada juga diungkapkan pengamat hukum Benny K Harman meminta Hamid Awaludin mundur, jika Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan beliau benar-benar ada indikasi dan terbukti korupsi di KPU. "Jadi, KPK harus terus menyelidiki kasus itu secara transparan," kata Benny.

Dihubungi terpisah, pengamat politik yang kini Direktur Program Pascasarjana Universitas Nasional Dr Noer Kertapati berpendapat, Presiden SBY terlalu terburu-buru dan tidak mempertimbangkan kapasitas profesionalitas dalam membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Ini terlihat jelas dari penempatan orang yang tidak terlalu pas untuk pos yang diberikan.

"Saya melihat tarikan-tarikan politiknya lebih kuat dari pertimbangan-pertimbangan profesional. Saya sangat khawatir, kalau kinerja kabinet ini tidak serius bisa menjadi kabinet Mega jilid II yang hanya akan jalan ditempat. Padahal persoalan yang dihadapi kabinet baru ini cukup berat," kata Noer.

Menurut Noer, Penunjukan Dr Bambang Sudibyo sebagai menteri Pendidikan Nasional, jelas kurang pas mengingat latar belakang Bambang Sudibyo seorang ekonom. "Apalagi saya dengar masuknya Bambang dan Hatta Rajasa (Menteri Perhubungan) tidak direkomendasi partainya (PAN), tapi disodorkan langsung oleh Ketua Umum PAN Amien Rais," jelasnya.

Contoh lain adalah penempatan Aburizal Bakrie sebagai Menko Perekonomian. Ical, panggilan Aburizal punya latar belakang pengusaha. Sementara pos kementerian yang dia tangani terkait dengan bidang usaha yang dia jalani selama ini. "Ini jelas bisa menimbulkan konflik kepentingan. Saya tidak tahu mengapa presiden tidak memasang orang berlatar belakang profesional disini," katanya. (cih)