Warta
FKB: Mestinya Pemerintah Tolak Sanksi PBB untuk Iran
NU Online · Rabu, 5 Maret 2008 | 02:04 WIB
Jakarta, NU Online
Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI menyesalkan sikap abstain pemerintah Indonesia atas Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) nomer 1803 yang menjatuhkan sanksi tambahan untuk program nuklir Iran. Mestinya pemerintah secara tegas menolak sanksi itu.
"Kita tahu Iran tidak bersalah. Sebagai negara yang berdaulat, mestinya kita (Indonesia) punya sikap yang tegas untuk menanggapi sanksi PBB yang tidak berdasar itu," kata Ketua FKB A Effendy Choirie di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (4/3).<>
FKB menilai, diplomasi Indonesia di dunia internasional masih lemah, tidak tegas dan tidak bersikap. "Padahal diplomasi itu mencerminkan sikap kepemimpinan menteri luar negeri kita (Hassan Wirajuda) dan presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) sendiri di dunia internasional," kata Gus Choi, sapaan akrap A Effendy Choirie.
"Seharusnya sejak pertama Indonesia itu harus menolak kehendak PBB yang didominasi Amerika itu," lanjutnya.
Indonesia adalah satu-satunya negara di antara 15 anggota Dewan Keamanan yang menyatakan tidak mendukung resolusi soal sanksi tambahan bagi Iran.
Selain Indonesia, sebelumnya tiga negara lainnya, yaitu Libya, Afrika Selatan dan Vietnam, hingga akhir pekan lalu mengindikasikan tidak akan mendukung resolusi soal penambahan sanksi kepada Iran.
Namun, pada pemungutan suara hari Senin, ketiga negara tersebut berubah haluan dengan menggabungkan diri dengan 11 negara lainnya yang memilih setuju untuk mengesahkan Resolusi 1803.
Berbeda dengan FKB, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi justru memuji sikap abstain pemerintah Indonesia atas Resolusi DK PBB No 1803 itu.
“Ini (sikap abstain) merupakan kemajuan bagi Indonesia yang patut kita hargai,” kata Kiai Hasyim saat menerima kunjungan Jaksa Agung Iran, Ayatollah Dorri Najaf Abadi, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (4/3).
Menurut Sekjen Internasional Conference of Islamic Scholar (ICIS) itu, sikap Indonesia sudah sangat tepat. Karena dengan tidak mendukung dan tidak menolak itu cukup untuk menaikkan citra Indonesia di mata dunia, terutama di mata negara-negara berkembang. (nam)
Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI menyesalkan sikap abstain pemerintah Indonesia atas Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) nomer 1803 yang menjatuhkan sanksi tambahan untuk program nuklir Iran. Mestinya pemerintah secara tegas menolak sanksi itu.
"Kita tahu Iran tidak bersalah. Sebagai negara yang berdaulat, mestinya kita (Indonesia) punya sikap yang tegas untuk menanggapi sanksi PBB yang tidak berdasar itu," kata Ketua FKB A Effendy Choirie di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa (4/3).<>
FKB menilai, diplomasi Indonesia di dunia internasional masih lemah, tidak tegas dan tidak bersikap. "Padahal diplomasi itu mencerminkan sikap kepemimpinan menteri luar negeri kita (Hassan Wirajuda) dan presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) sendiri di dunia internasional," kata Gus Choi, sapaan akrap A Effendy Choirie.
"Seharusnya sejak pertama Indonesia itu harus menolak kehendak PBB yang didominasi Amerika itu," lanjutnya.
Indonesia adalah satu-satunya negara di antara 15 anggota Dewan Keamanan yang menyatakan tidak mendukung resolusi soal sanksi tambahan bagi Iran.
Selain Indonesia, sebelumnya tiga negara lainnya, yaitu Libya, Afrika Selatan dan Vietnam, hingga akhir pekan lalu mengindikasikan tidak akan mendukung resolusi soal penambahan sanksi kepada Iran.
Namun, pada pemungutan suara hari Senin, ketiga negara tersebut berubah haluan dengan menggabungkan diri dengan 11 negara lainnya yang memilih setuju untuk mengesahkan Resolusi 1803.
Berbeda dengan FKB, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi justru memuji sikap abstain pemerintah Indonesia atas Resolusi DK PBB No 1803 itu.
“Ini (sikap abstain) merupakan kemajuan bagi Indonesia yang patut kita hargai,” kata Kiai Hasyim saat menerima kunjungan Jaksa Agung Iran, Ayatollah Dorri Najaf Abadi, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (4/3).
Menurut Sekjen Internasional Conference of Islamic Scholar (ICIS) itu, sikap Indonesia sudah sangat tepat. Karena dengan tidak mendukung dan tidak menolak itu cukup untuk menaikkan citra Indonesia di mata dunia, terutama di mata negara-negara berkembang. (nam)
Terpopuler
1
Mulai Agustus, PBNU dan BGN Realisasikan Program MBG di Pesantren
2
Zaman Kegaduhan, Rais Aam PBNU Ingatkan Umat Islam Ikuti Ulama yang Istiqamah
3
PBNU Tata Ulang Aset Nahdlatul Ulama Mulai dari Sekolah, Rumah Sakit, hingga Saham
4
Khutbah Jumat: Belajar dari Pohon Kurma dan Kelapa untuk Jadi Muslim Kuat dan Bermanfaat
5
Ekologi vs Ekstraksi: Beberapa Putusan Munas NU untuk Lindungi Alam
6
Khutbah Jumat: Bahaya Tamak dan Keutamaan Mensyukuri Nikmat
Terkini
Lihat Semua
