Jakarta, NU Online
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI, Masduki Baidlowi, kesal pada Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono. Ia memprotes sikap Menhan yang meninggalkan rapat kerja Komisi I dengan Menhan, Menteri Keuangan, dan Menteri/Kepala Bappenas.
Padahal, kata Masduki, rapat kerja tersebut membahas persoalan yang sangat penting, yakni masalah anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. "Juwono malah keluar untuk menemui 'bosnya', Menhan Amerika Serikat," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/2).<>
Masduki juga memprotes sikap Menhan yang selama ini tidak mau menerima keinginan anggota Komisi I untuk membahas anggaran hingga ke detil. Menhan, katanya, seperti dalam pemberitaan media massa, menyebut bahwa DPR sebaiknya hanya membahas kebijakan makro, tak perlu mengurus sampai rinci.
"Padahal, UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan hak budget ada di DPR, artinya DPR bisa membahas anggaran hingga ke detil-detilnya," terangnya.
Sebenarnya, tambah Masduki, dalam rapat kerja dengan Komisi I beserta Menkeu dan Menteri/Kepala Bappenas tersebut, Menhan juga diharapkan memberi klarifikasi mengenai hal itu.
Ketika rapat kerja dengan Komisi I masih berlangsung, Menhan meminta ijin pada pimpinan rapat untuk meninggalkan rapat karena harus mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Menerima Menhan AS Robert Gates di Istana. (rif)
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI, Masduki Baidlowi, kesal pada Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono. Ia memprotes sikap Menhan yang meninggalkan rapat kerja Komisi I dengan Menhan, Menteri Keuangan, dan Menteri/Kepala Bappenas.
Padahal, kata Masduki, rapat kerja tersebut membahas persoalan yang sangat penting, yakni masalah anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. "Juwono malah keluar untuk menemui 'bosnya', Menhan Amerika Serikat," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/2).<>
Masduki juga memprotes sikap Menhan yang selama ini tidak mau menerima keinginan anggota Komisi I untuk membahas anggaran hingga ke detil. Menhan, katanya, seperti dalam pemberitaan media massa, menyebut bahwa DPR sebaiknya hanya membahas kebijakan makro, tak perlu mengurus sampai rinci.
"Padahal, UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan hak budget ada di DPR, artinya DPR bisa membahas anggaran hingga ke detil-detilnya," terangnya.
Sebenarnya, tambah Masduki, dalam rapat kerja dengan Komisi I beserta Menkeu dan Menteri/Kepala Bappenas tersebut, Menhan juga diharapkan memberi klarifikasi mengenai hal itu.
Ketika rapat kerja dengan Komisi I masih berlangsung, Menhan meminta ijin pada pimpinan rapat untuk meninggalkan rapat karena harus mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Menerima Menhan AS Robert Gates di Istana. (rif)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
3
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
6
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
Terkini
Lihat Semua
