Fatayat NU Pertanggungjawabkan Programnya pada Publik

Jakarta, NU Online
Kongres ke-14 Fatayat NU yang akan berlangsung pada 1-5 Juli mendatang didahului dengan sejumlah kegiatan, salah satunya Refleksi Nasional dan Pertanggungjawaban Publik Program Gender dan Hak Kesehatan Reproduksi Fatayat NU periode 2005-2010.

Fatayat NU merupakan badan otonom NU untuk perempuan usia produktif dengan keanggotaan sampai umur 40 tahun. Masalah kesehatan reproduksi menjadi salah satu program prioritas selama periode 2005-2010.<>

“Ini merupakan upaya untuk mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang adil dan sejahtera, terbebas dari segala bentuk kekerasan dengan proses yang konstruktif, demokratis dan berkeadilan gender,” kata Ketua Umum PP Fatayat NU disela-sela acara, yang berlangsung di Jakarta, Selasa (22/6).

Sejak tahun 1986 bekerjasama dengan UNICEF, untuk memberi perhatian besar terhadap  kelangsungan hidup dan perlindungan ibu dan anak dengan nama program Bina Balita 1995. Kemudian pada 1999 bekerjasama dengan The Ford Foundation, dikembangkan dengan memasukkan gender dan kesehatan reproduksi.

Dalam program tersebut perspektif gender dan Hak Asasi Perempuan menjadi landasan dan acuan untuk menumbuhkan kesadaran kritis pada kelompok sasaran Fatayat NU dalam membedah pandangan agama yang bias gender. Hal tersebut dilatar belakangi adanya budaya patriarkhi yang mengakar di masyarakat, tanpa disadari telah menumbuhkan berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan dan bias gender dalam berbagai sektor kehidupan.

Selain dengan Ford, mulai tahun 2006, menambah mitra kerja dengan BKKBN dan UNFPA yang fokus pada Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin.

Program tersebut dalam proses menghadapi dinamika yang cukup menarik. Selain dapat dikatakan merasakan ada keberhasilan, juga dihadapkan pada tantangan dan hambatan yang tidak sederhana, baik dari internal Fatayat NU maupun eksternal.

Upaya reinterpretasi terhadap pemikiran keagamaan yang bias gender menjadi concern utama Fatayat NU yang mewarnai berbagai isu kesehatan reproduksi, antara lain tentang relasi suami istri, kekerasan terhadap perempuan, nikah dini, kehamilan tidak tidak diinginkan, aborsi, khitan perempuan dan sebagainya.

Program tersebut dilaksanakan dengan dukungan berbagai pihak, selain dengan Ford, UNFPA,dan BKKBN juga bekerjasama dengan berbagai stake holder termasuk pemerintah dalam hal ini Departemen Agama.

“Pada akhir periode kepengurusan PP Fatayat NU berkewajiban mempertangungjawabkan kepada publik khususnya semua stake holder dan lembaga donor yang telah berkontribusi dalam program gender dan kesehatan reproduksi.  Selain itu, untuk meningkatkan dan mengembangkan Program Kesehatan Reproduksi tersebut di masa mendatang, berharap mendapatkan masukan  dari berbagai pihak,” imbuhnya.

Hadir dalam acara tersebut enteri Negara Pemberdayaan Perempuan Linda Amalia Sari, Prof Dr Maidhir Harun mewakili PBNU, para stakeholder yang selama ini telah bekerjasama dengan  Fatayat NU, serta para alumni Fatayat NU. (mkf)