Fatayat NU Lakukan Peningkatan Kapasitas Pengurus

Jakarta, NU Online
Dalam rangka meningkatkan kapasitas berorganisasi, sekaligus pemahaman nilai-nilai keaswajaan, para pengurus PP Fayatat NU digembleng di kawasan Puncak pada Jum’at-Ahad (11-13 Februari).

Ketua Umum PP Fatayat NU Ida Fauziyah menjelaskan, program capacity building ini diperuntukkan untuk seluruh pengurus PP Fatayat, ditambah tujuh koordinator wilayah yang dibentuk berdasarkan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua.<> 

“Kita membicarakan pemahaman yang lebih utuh terhadap kefatayatan, aswaja, tantanganan dan dinamika perkembangan isu perempuan serta respon Fatayat terhadap isu perempuan,” katanya.

Beberapa pemateri yang diundang diantaranya mantan ketua umum PP Fatayat NU Maria Ulfa Anshor, mantan Direktur Lakpesdam NU Lilis Nurul Husna dan Wakil Ketua Umum PBNU H As’ad Said Ali.

Pertemuan ini sekaligus untuk laporan perkembangan kepengurusan Fatayat NU selama enam bulan terakhir dari masing-masing bidang untuk mengevaluasi apa yang sudah berjalan dengan baik, apa saja yang belum berhasil dan bagaimana mencari solusinya.

Ida menjelaskan, selama enam bulan kepengurusannya, beberapa kerja organisasi yang sudah dilakukannya diantaranya meliputi konsolidasi struktural di Sumatra Barat, upaya menghidupkan Fatayat NU di Sulawesi Utara, serta rencana pembentukan PW Fatayat NU di Papua Barat, yang sudah berdiri 4 PC Fatayat disana.

Upaya penguatan bidang ekonomi bagi anggota Fatayat juga telah dilakukan dengan menggelar pelatihan kewirausahaan di 40 cabang. “Kita targetkan, setiap satu cabang memiliki satu usaha ekonomi dengan produk unggulan. Kita akan bantu akses modalnya,” jelasnya.

Dengan kemandirian ekonomi, maka upaya kerja-kerja sosial yang dilakukan oleh Fatayat NU akan lebih berdaya.

Hal lain adalah membangun kepengurusan di tingkat Anak Ranting dengan basis masjid, musholla dan majelis taklim, terutama di daerah Jawa

“Untuk memperkuat basis di ranting, kita ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk membangun Desa Siaga yang mandiri secara ekonomi sehat di 8 wilayah,” tuturnya.

Dijelaskannya, kerjasama dengan berbagai fihak akan terus diupayakan karena kerjasama dengan satu fihak biasanya tak menjangkau seluruh aspek, sehingga harus melibatkan banyak lembaga agar pemberdayaan perempuan bisa berjalan maksimal. (mkf)