Fatayat NU: Diskriminasi Perempuan Masih Terjadi di Depok

Depok, NU Online
Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Kota Depok Hj Yuminah Fayumi menilai masih banyak terjadi diskriminasi pada perempuan di Kota Depok. Dirinya merinci, diskriminasi terjadi pada wilayah domestik dan  publik.  Salah satu buktinya dengan masih rendahnya akses budgeting perempuan.

“Sampai saat ini masih terjadi diskriminasi pada perempuan, begitu juga di Kota Depok. Buktinya, masih ada  mengangap peran perempuan masih sebelah mata,”ujarnya di sela acara seminar peningkatan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kerjasama Fatayat NU Depok dan Kemendagri di Gedung Dakwah MUI setempat, Sabtu (25/6).<>

Menurutnya, diskriminasi perempuan pada wilayah domestik ditandai dengan peran yang terbatas. Ia mencontohkan anggapan masyarakat akan peran perempuan hanya pada kasur, dapur, sumur masih terjadi. Dalam wilayah publik, sambungnya, ditemukan pada bidang pendidikan, politik, ekonomi dan lainnya. “Di ranah publik masih terjadi diskriminasi pada perempuan. Meski aturan sudah memberikan tempat, tapi tidak berlaku di lapangan,”paparnya.

Meski perempuan mendapatkan kuota di kursi parlemen, namun kenyataanya tidak seperti yang diharapkan. Menurutnya, keadaan tersebut juga dipengaruhi akses gender budgeting yang masih rendah di tingkat pusat maupun daerah. Padahal, imbuhnya, kaum perempuan pertama kali mendapakatn dampak dari kebijakan publik yang kurang berpihak pada rakyat.

“Coba lihat, kalau harga sembako atau  susu siapa yang pertama kali terkena dampaknya. Parahnya, di tingkat parlemen ini tidak disuarakan dan diperjuangkan, Apalagi, peran Badan Pemberdayaan  Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) kota Depok tidak terdengar aktifitasnya,”paparnya.

Untuk itu, dirinya berharap agar perempuan memiliki peran di publik lebih banyak. Terlebih lagi, imbuhnya, disemua sektor seperti: pendidikan, politik, ekonomi dan kebijakan publik.

Hal senada diutarakan anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Siwi Tari Utami mengungkapkan sudah saatnya perempuan terjun ke politik. Menurutnya, masuk dalam partai politik dan duduk di kursi parlemen merupakan kebutuhan dalam memperjuangkan hak-haknya.”Sebagai perempuan jangan takut terjun ke politik. Karena sudah menjadi kebutuhan dan bisa menjadi media memperjuangkan hak,”paparnya.

Sementara itu, dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI Wawan Ihwanuddin menilai masih terjadi diskriminasi perempuan pada dunia pendidikan. Selain itu, lanjutnya, berdasarkan hasil pemilu 2009 di tingkat parlemen hanya menempati 20 % kursi legislatif dan didominasi kaum laki-laki. Meski begitu, dirinya merinci sebanyak 24, 18 % perempuan di tingkat DPR RI dari Jawa Barat, tingkat DPRD kota/Kabupaten Jawa Barat sebanyak 14, 67 % dan Depok sebanyak 30 %.

Untuk itu, dirinya mendorong agar perempuan untuk mau terjun ke dunia politik dan memperkuat kapasitas. Ia menambahkan, upaya membangun  komunikasi dan memberikan perhatian pada kepentingan konstituen. “Kalau strategi itu diterapkan, bisa diprediksi perempuan akan banyak yang duduk di parlemen,” pungkasnya.

Redaktur     : A. Khoirul Anam
Kontributor : Aan Humaidi