Bojonegoro, NU Online
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Bojonegoro, Jawa Timur, mempersiapkan gugatan kepada penyelenggara pemilu di Bojonegoro.
"Kami tengah menyiapkan gugatan, karena ada tahapan pemilu legislatif yang tidak dilaksanakan penyelenggara pemilu," kata Ketua DPC PKB Bojonegoro, Abdul Wachid Syamsuri, Ahad.<>
Menurut dia, dari pelaksanaan awal, sebagian besar saksi dari PKB di tempat pemungutan suara (TPS) tidak mendapatkan atau diberi salinan berita acara penghitungan suara. Padahal, sesuai ketentuan setiap saksi berhak mendapatkan salinan berita acara penghitungan suara.
Disamping itu, sesuai jadwal pada 11 April, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa sudah harus menempelkan rekapitulasi perhitungan suara di balai desa, agar masyarakat bisa melihat. Tetapi pengumuman rekapitulasi di balai desa tidak dilakukan, sehingga ada tahapan yang dilewati penyelenggara pemilu.
Menurut dia, partainya sekarang ini mulai mengumpulkan bukti, mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten, untuk melakukan tuntutan hukum kepada penyelenggara pemilu legislatif 2009 di Bojonegoro.
"Setelah data terkumpul, gugatan segera kami ajukan. Kami menilai pelaksanaan pemilu di Bojonegoro kacau," katanya.
Ditemui terpisah, anggota KPU Bojonegoro, Mundzar Fahman dan Hendri Agustin yang diberi tahu adanya ancaman gugatan dari PKB, tidak berkomentar.
Mundzar mengaku, sejauh ini pihaknya memang tidak melakukan pemantauan rekapitulasi perolehan suara di tingkat desa sudah diumumkan atau belum. "Kami tidak memantau sejauh itu," katanya.
Tetapi, kata Hendri menambahkan, seharusnya tahapan pengumuman tersebut, sudah diketahui Panita Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa dan petugas pengawas yang ada di setiap desa. (ant/mad)
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Bojonegoro, Jawa Timur, mempersiapkan gugatan kepada penyelenggara pemilu di Bojonegoro.
"Kami tengah menyiapkan gugatan, karena ada tahapan pemilu legislatif yang tidak dilaksanakan penyelenggara pemilu," kata Ketua DPC PKB Bojonegoro, Abdul Wachid Syamsuri, Ahad.<>
Menurut dia, dari pelaksanaan awal, sebagian besar saksi dari PKB di tempat pemungutan suara (TPS) tidak mendapatkan atau diberi salinan berita acara penghitungan suara. Padahal, sesuai ketentuan setiap saksi berhak mendapatkan salinan berita acara penghitungan suara.
Disamping itu, sesuai jadwal pada 11 April, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa sudah harus menempelkan rekapitulasi perhitungan suara di balai desa, agar masyarakat bisa melihat. Tetapi pengumuman rekapitulasi di balai desa tidak dilakukan, sehingga ada tahapan yang dilewati penyelenggara pemilu.
Menurut dia, partainya sekarang ini mulai mengumpulkan bukti, mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten, untuk melakukan tuntutan hukum kepada penyelenggara pemilu legislatif 2009 di Bojonegoro.
"Setelah data terkumpul, gugatan segera kami ajukan. Kami menilai pelaksanaan pemilu di Bojonegoro kacau," katanya.
Ditemui terpisah, anggota KPU Bojonegoro, Mundzar Fahman dan Hendri Agustin yang diberi tahu adanya ancaman gugatan dari PKB, tidak berkomentar.
Mundzar mengaku, sejauh ini pihaknya memang tidak melakukan pemantauan rekapitulasi perolehan suara di tingkat desa sudah diumumkan atau belum. "Kami tidak memantau sejauh itu," katanya.
Tetapi, kata Hendri menambahkan, seharusnya tahapan pengumuman tersebut, sudah diketahui Panita Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa dan petugas pengawas yang ada di setiap desa. (ant/mad)
Terpopuler
1
PBNU Soroti Bentrok PWI-LS dan FPI: Negara Harus Turun Tangan Jadi Penengah
2
Khutbah Jumat: Jadilah Manusia yang Menebar Manfaat bagi Sesama
3
Khutbah Jumat Hari Anak: Didiklah Anak dengan Cinta dan Iman
4
Khutbah Jumat: Ketika Malu Hilang, Perbuatan Dosa Menjadi Biasa
5
Khutbah Jumat: Menjadi Muslim Produktif, Mengelola Waktu Sebagai Amanah
6
Khutbah Jumat: Jadilah Pelopor Terselenggaranya Kebaikan
Terkini
Lihat Semua
