Jakarta, NU Online
Mantan Sekjen DPP KNPI Munawar Fuad Nuh mengusulkan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengakhiri konflik internal organisasi kepemudaan itu secara konstitusional."Solusinya KLB yang terbaik, pemerintah yang memfasilitasi," kata Munawar, yang juga wakil presiden Pemuda Asia, di Jakarta, Jumat.
Dengan menempuh KLB sebagai langkah penyelesaian, menurut Munawar, berarti kembali pada sistem dan kedaulatan KNPI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi itu. "Bukan pada selera dan kepentingan pribadi atau kelompok," kata mantan Sekjen GP Ansor itu.<>
Menurut Munawar, pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI menjadi kunci penyelamat KNPI jika mampu membebaskan diri dari motif dan budaya politik uang serta membersihkan dari kepentingan politik maupun politisasi KNPI.
"Kondisi ini harus menjadi refleksi bersama karena yang mengendalikan semua ini adalah uang dan kepentingan yang merasuki OKP dan DPD, bukan lagi karena persahabatan tulus, idealisme dan prestasi," katanya.
Pemerintah diminta sebagai fasilitator sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masalah kepemudaan, terlebih saat ini konflik yang melanda KNPI mengarah pada konflik terbuka.
"Mohon kiranya Pak Menpora ikut bertanggungjawab penuh agar masalah ini tak menjadi beban kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla," kata Munawar. (ant/mad)
Mantan Sekjen DPP KNPI Munawar Fuad Nuh mengusulkan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengakhiri konflik internal organisasi kepemudaan itu secara konstitusional."Solusinya KLB yang terbaik, pemerintah yang memfasilitasi," kata Munawar, yang juga wakil presiden Pemuda Asia, di Jakarta, Jumat.
Dengan menempuh KLB sebagai langkah penyelesaian, menurut Munawar, berarti kembali pada sistem dan kedaulatan KNPI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi itu. "Bukan pada selera dan kepentingan pribadi atau kelompok," kata mantan Sekjen GP Ansor itu.<>
Menurut Munawar, pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI menjadi kunci penyelamat KNPI jika mampu membebaskan diri dari motif dan budaya politik uang serta membersihkan dari kepentingan politik maupun politisasi KNPI.
"Kondisi ini harus menjadi refleksi bersama karena yang mengendalikan semua ini adalah uang dan kepentingan yang merasuki OKP dan DPD, bukan lagi karena persahabatan tulus, idealisme dan prestasi," katanya.
Pemerintah diminta sebagai fasilitator sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masalah kepemudaan, terlebih saat ini konflik yang melanda KNPI mengarah pada konflik terbuka.
"Mohon kiranya Pak Menpora ikut bertanggungjawab penuh agar masalah ini tak menjadi beban kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla," kata Munawar. (ant/mad)
Terpopuler
1
Ramai Bendera One Piece, Begini Peran Bendera Hitam dalam Revolusi Abbasiyah
2
Gus Yahya: NU Bergerak untuk Kemaslahatan Umat
3
Munas Majelis Alumni IPNU Berakhir, Prof Asrorun Niam Terpilih Jadi Ketua Umum
4
Ketum PBNU Resmikan 13 SPPG Makan Bergizi Gratis di Lingkungan NU
5
PPATK Tuai Kritik: Rekening Pasif Diblokir, Rekening Judol Malah Dibiarkan
6
Di Tengah Fenomena Bendera One Piece Badan Siber Ansor Ajak Generasi Muda Hormati Merah Putih
Terkini
Lihat Semua
