Kuala Lumpur, NU Online
Hanya terjadi di Malaysia. Kata "Allah" diklaim sebagai hak eksklusif umat Islam untuk menggunakannya. Akibatnya, sebuah penerbitan agama lain yang menggunakan kata tersebut dipaksa menghentikan atau izin penerbitannya dicabut. "Hak eksklusif bagi muslim untuk menggunakan kata Allah hanya ada di Malaysia," tegas Bernard Dompok, pejabat di kantor perdana menteri negeri jiran itu.
Media The Herald tidak terima atas larangan tersebut. Mereka pun mengajukan gugatan ke pengadilan dengan memasukkan nama Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi sebagai seorang tergugat. "Kami juga mempunyai hak menggunakan kata Allah, tapi hak tersebut kini dibatasi," ujar Pastor Lawrence Andrew, editor The Herald, kepada AFP.<>
Larangan yang dialami koran dengan tiras 12.000 eksemplar itu sebenarnya sudah lama dirasakan. Namun, karena tidak ada penjelasan pasti, mereka mengabaikan.
Menteri Muda Urusan Dalam Negeri Malaysia Mohamad Johari Baharum menjelaskan, izin The Herald akan dibekukan sampai media itu menyanggupi aturan yang ditetapkan pemerintah tadi. "Mereka harus berhenti menggunakan kata Allah. Baitullah, salat, dan Kakbah," tegasnya.
Dasarnya, menurut Baharum, penggunaan kata-kata tersebut akan memunculkan kegelisahan dan kebingungan di kalangan komunitas muslim yang menjadi mayoritas di Malaysia. Menurut dia, keputusan pemerintah itu sudah final. (dar)
Hanya terjadi di Malaysia. Kata "Allah" diklaim sebagai hak eksklusif umat Islam untuk menggunakannya. Akibatnya, sebuah penerbitan agama lain yang menggunakan kata tersebut dipaksa menghentikan atau izin penerbitannya dicabut. "Hak eksklusif bagi muslim untuk menggunakan kata Allah hanya ada di Malaysia," tegas Bernard Dompok, pejabat di kantor perdana menteri negeri jiran itu.
Media The Herald tidak terima atas larangan tersebut. Mereka pun mengajukan gugatan ke pengadilan dengan memasukkan nama Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi sebagai seorang tergugat. "Kami juga mempunyai hak menggunakan kata Allah, tapi hak tersebut kini dibatasi," ujar Pastor Lawrence Andrew, editor The Herald, kepada AFP.<>
Larangan yang dialami koran dengan tiras 12.000 eksemplar itu sebenarnya sudah lama dirasakan. Namun, karena tidak ada penjelasan pasti, mereka mengabaikan.
Menteri Muda Urusan Dalam Negeri Malaysia Mohamad Johari Baharum menjelaskan, izin The Herald akan dibekukan sampai media itu menyanggupi aturan yang ditetapkan pemerintah tadi. "Mereka harus berhenti menggunakan kata Allah. Baitullah, salat, dan Kakbah," tegasnya.
Dasarnya, menurut Baharum, penggunaan kata-kata tersebut akan memunculkan kegelisahan dan kebingungan di kalangan komunitas muslim yang menjadi mayoritas di Malaysia. Menurut dia, keputusan pemerintah itu sudah final. (dar)
Terpopuler
1
Soal Tambang Nikel di Raja Ampat, Ketua PBNU: Eksploitasi SDA Hanya Memperkaya Segelintir Orang
2
Meski Indonesia Tak Bisa Lolos Langsung, Peluang Piala Dunia Belum Pernah Sedekat Ini
3
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
4
Pentingnya Kematangan Pola Pikir dan Literasi Finansial dalam Perencanaan Keuangan
5
PBNU Rencanakan Indonesia Jadi Pusat Syariah Dunia
6
Sejarawan Kritik Penulisan Sejarah Resmi: Abaikan Pluralitas, Lahirkan Otoritarianisme
Terkini
Lihat Semua
