Diam-Diam Polri Beli Heli dari AS

Jakarta, NU.Online
Pemerintah bikin masalah lagi,  belum usai kasus salah prosedur pembelian jet tempur Sukhoi, kali ini datang dari kepolisian republik Indonesia (Polri) yang diam-diam membeli 17 helicopter Enstrom dan dua pesawat first class buatan Amerika Serikat (AS)

Pembelian tersebut tertuang dalam Kontrak Jual Beli antara Polri dengan Enstrom Helicopter Corporation, AS tertanggal 27 Juni 2003 . Keputusan Polri itu dianggap telah melanggar keputusan politik DPR, seperti tertuang dalam surat Komisi I DPR tanggal 20 Juni 2003. Dalam surat itu, secara tegas menyatakan bahwa kepada pihak Kepolisian dan TNI dilarang membeli peralatan perang dari AS, menyusul diembargonya suku cadang pesawat F-16 milik TNI.  Selain itu juga adanya beberapa komentar miring Duta Besar AS yang sering menyudutkan Indonesia.

“Sebagai bangsa kita tidak terima diperlakukan tidak terhormat oleh Amerika. Karenanya kita sepakat untuk tidak membeli peralatan perang dari AS. Dengan adanya kontrak pembelian Heli tersebut jelas-jelas kepolisian melanggar keputusan politik DPR,” ujar anggota Komisi I asal Fraksi Reformasi, Djoko Susilo didampingi Effendi Choiri kepada wartawan usai menghadap ketua DPR Akbar Tandjung, di Jakarta, Kamis (31/7/2003)

Surat keputusan politik Komisi I DPR itu sudah diberikan ke pihak polri tanggal 27 Juli 2003. Sebelumnya pihak kepolisian juga sudah beritahu secara informal oleh panitia anggaran DPR menyangkut keputusan politik DPR.  “Saya tidak mengerti kok masih dilanggar juga,” kata Djoko

Atas pelanggaran itu, lanjut Djoko, Komisi I DPR sudah menyepakati, jika kepolisan tidak memberikan penjelasan pembelian heli tersebut, komisi I DPR tidak akan memberikan dukungan politik penambahan anggaran kepolsian pada tahun 2004. “Kita juga sepakat untuk menunda tambahan anggaran Polri,” papar Djoko.

Wakil ketua Komisi I DPR, Effendi Choiri  menambahkan, saat TNI sedang ‘digencet’ bertubi-tubi oleh AS, kenapa polisi memanfaatkan  situasi ini untuk kepentingan sendiri. “Polisi malah tepuk tangan dan bermesraan dengan AS. Sikap ini kami pertanyakan. Tidak menutup kemungkinan masalah ini akan menjadi sukhoigate ke-2,” tandas Efendy.

Sukhoigate dibahas ke ST

Mengenai Sukhoigate, yang belum tuntas hingga Sidang Tahunan berlangsung, effendy choiri  menjelaskan,  Panitia Kerja (Panja) Sukhoigate sudah melaporkan seluruh masalahnya ke Ketua DPR Akbar Tanjung.  Dalam laporannya, Panja Sukhoigate mendesak DPR untuk melaporkan Sukhoi ke ST. Paling tidak masuk dalam pidato laporan tahunan Ketua DPR. “Pimpinan DPR sudah menjanjikan masalah Sukhoi pasti dilaporkan ST. Soal kemasan bahasa kami serahkan ke Akbar Tandjung,” tuturnya.

Meski sudah dilaporkan dalam ST, tidak membatalkan pemanggilan Menperindag Rini Suwandi. Panja tetap memerlukan informasi yang detailnya dari Rini Suwandi. “Tidak adil orang yang menjadi inti dari semua masalah Sukhoi tidak kita panggil. Jadi Rini akan tetap kita panggil setelah Sidang Tahunan,” ucapnya.

Menurut mantan ketua umum PMII DKI Jakarta ini, Pembelian jet tempur buatan Rusia itu, tidak dibatalkan, tapi usulkan kembali pada anggaran tahun 2004 . “Bahkan kita sepakat bukan hanya beli empat Sukhoi, kalau perlu beli satu sampai dua skuadron. Dan jangan menggunakan cara tradisional cara imbal-beli,” ungkapnya.

Ia mengatakan, permintaan pengusulan ulang tersebut karena DPR menilai pemerintah, khususnya Deperindag, Bulog, dan Dephan melanggar prosedur dalam pembelian pesawat tempur Rusia itu.  Karena itu pimpinan DPR dan Panja sepakat DPR RI akan mencari solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah itu. "Kami juga menyampaikan ke Ketua DPR agar masalah itu dimasukkan dalam laporan DPR dalam Sidang Tahunan MPR 2003 karena itu sidang  itu adalah momen politik yang penting," paparnya. (Cih)