Dephan Pelajari Manuver F-18

Jakarta, NU.Online
Pemerintah Indonesia hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi atas masuknya lima pesawat tempur Amerika Serikat (AS) F-18 di kawasan kepulauan Bawean (3/7), karena masalah itu masih dalam penyelidikan.    

"Kita masih selidiki," kata Menteri Pertahanan, Matori Abdul Djalil usai menghadiri wisuda sarjana di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Surabaya, Sabtu. Oleh karena itu, menurut dia, untuk menyatakan pesawat tempur tersebut melanggar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih menunggu penyelidikan TNI AU, Dephan dan Departemen Luar Negeri.

Seperti diberitakan, Lima pesawat tempur F-18 Hornet milik Angkatan Laut AS pada 3 Juli bermanuver di kawasan Bawean, Jatim. Manuver tersebut dinilai membahayakan penerbangan sipil, karena sebelumnya tidak mengontak "traffic controller" terdekat di Surabaya.

Sementara itu, menyinggung adanya beda pandangan antara Dephan dan Komnas HAM terkait dengan operasi pemulihan keamanan di Aceh yang menelan banyak korban jiwa termasuk diantaranya warga sipil, Matori menilai wajar, karena beda pendekatan yang digunakan. "Pendekatannya memang tidak sama, kita menggunakan pendekatan nasionalisme, sedangkan Komnas HAM menggunakan pendekatan universalisme," katanya menjelaskan.

Menurut dia, Dephan akan menekankan nilai-nilai nasionalisme dan terjaganya keutuhan NKRI dalam menjalankan operasi pemulihan keamanan di Aceh. Keutuhan NKRI merupakan "harga mati", tidak
bisa ditawar-tawar.

Pada saat memberikan amanat acara wisuda sarjana, Matori mengemukakan bahwa Indonesia merupakan negara besar yang disegani masyarakat dunia.

"Kita ini negara besar dan disegani. Kita disegani salah
satunya, karena penduduk kita yang besar, mencapai 220 juta jiwa," katanya.Karena itu, dia merasa prihatin jika era reformasi yang diharapkan dapat menumbuhkan iklim berdemokrasi justru menimbulkkan dampak terhadap kondisi keamanan di berbagai daerah yang tidak kondusif dan terpecah-pecah.(Atr/Cih)