Dana Aspirasi Rp 15 M Dipastikan Ditolak DPR

Jakarta, NU Online
Munculnya usulan Fraksi Partai Golkar terhadap dana aspirasi per anggota DPR RI Rp 15 M dipastikan akan ditolak oleh DPR RI, karena belum jelasnya dari mana angka Rp 15 M, bagaimana dana itu harus didistribusikan, rawan disalahgunakan atau dikorupsi di daerah. Apalagi selama ini banyak daerah yang tidak mampu menyerap dana itu dengan baik.

Terlebih jika mekanisme dan transparansi anggaran tersebut juga tidak jelas dan tidak bisa dilakukan. Karena itu FPDIP dam fraksi-fraksi lain selain Golkar dipastikan menolak.<>

“Pada Senin (7/6/2010) lalu pimpinan DPR RI mengadadakan rapat dengan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Kepala Bappenas MS. Hidayat dan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati serta Badan Anggaran DPR RI untuk mambahas usulan Golkar tersebut itu.

Pada prinsipnya usulan itu bukan sikap dewan, tapi baru fraksi Golkar. Yang jelas dana itu rawan disalahgunakan, sangat berlebihan dan ada kemungkinan bisa disalahgunakan juga oleh anggota dewan untuk kepentingan pribadi baik secara politik maupun pribadi,” tandas Wakil Ketua DPR RI FPDIP Pramono Anung pada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (8/6/2010).

Oleh sebab itu pimpinan DPR RI memutuskan bahwa dana ini tidak perlu untuk dibahas lebih lanjut. Meski Golkar mengusulkan dan itu merupakan dari proses mekanisme. Walaupun nanti tetap dipanjakan (panitia kerja) DPR kata Pramono, itu boleh-boleh saja. Hanya saja usulan dana itu pasti akan kandas. Sementara pimpinan DPR mempunyai diskresi, otoritas untuk memutuskan dan suara pimpinan sama, yaitu usulan itu tidak bisa dilanjutkan.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI FPG Priyo Budi Santoso menjelaskan jika rapim Senin itu, tidak pada sikap menolak atau menerima usulan Rp 15 M tersebut.

"Tidak ada pembicaraan dilarang untuk mengusulkan. Kami kan masih melakukan pembicaraan yang sangat informal. Belum sampai usulan pada proses legal, lewat mekanisme komisi dan panitia anggaran. Dan, Golkar tetap akan mengusulkan melalui mekanisme formal. Kalau ditolak, ya kami akan secara legowo menerima, karena bagaimanapun itu berniat baik,"ujar Priyo Budi Santoso.

Mengenai adanya perbedaan sikap dari sejumlah petinggi fraksi dalam Sekretariat Gabungan (Sekgab) Koalisi SBY-Boediono lanjut Priyo, dalam pembicaraan informal, tidak ada penolakan keras terhadap usulan Golkar tersebut.

Bahwa dana aspirasi itu pernah secara informal dibicarakan di Sekgab. Ketika itu suasananya baik-baik saja. Tapi sekarang seakan-akan Golkar ditinggal sendirian membawa usulan itu.

“Golkar digebuk sana-sini. Padahal, tujuannya mulia, bahwa dana itu akan dipakai untuk program kerakyatan di semua daerah. Agar tidak tersentral di pusat saja,"tutur Ketua DPP Golkar ini meyakinkan.

Yang pasti kata Priyo, mekanisme penyaluran dana tersebut memang belum dibicarakan dan akan menjadi pembahasan jika usul tersebut disetujui. Bahwa yang dimaksudkan adalah setiap anggota DPR nenteng-nenteng uang dan dibagi-bagi langsung ke setiap dapil (daerah pemilihan), melainkan dalam bentuk program.

“Jadi, bukan lalu setiap anggota DPR bawa-bawa uang segebok dibagikan pada rakyat. Bukan itu. Tapi, dalam bentuk program,”katanya beralasan. Pembahasan Rancangan APBN 2011 sendiri akan dimulai pada Selasa (8/6/2010) ini hingga seminggu ke depan, antara Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan.