Warta

Dalam Kasus Ambalat Indonesia Harus Tegas

NU Online  ·  Senin, 14 Maret 2005 | 12:01 WIB

Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengungkapkan bahwa pemerintah harus bersikap tegas dalam mensikapi klaim Malaysia terhadap kawasan Ambalat. Namun demikian, diplomasi harus didukung pula dengan power.

“Perlu juga dipersiapkan argument-argumen untuk mendukung klaim tersebut selain daripada power atau kekuatan militer untuk menunjang hal tersebut,” tandasnya di Gedung PBNU, Senin.

<>

Selain itu, Mantan Cawapres tersebut juga menyatakan perlunya mencermati posisi Shell dalam kasus tersebut karena terdapat informasi bahwa sebelumnya Shell pernah meminta konsesi ke Indonesia dan karena gagal maka meminta konsesi ke Malaysia.

“Hal ini berdiri sendiri atau sebagai pemicu. Bukan berarti menuduh, tetapi perlu pencermatan karena berdasarkan pengalaman pertikaian antara Irak dan Iran, atau Irak dan Kuwait, ternyata ada kepentingan asing diluar yang bertikai,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Hasyim mengingatkan agar pertikaian antar negara tetangga tersebut bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia dan Malaysia. “Jangan sampai mengorbankan sesuatu yang lebih besar karena kita adalah Anggota ASEAN, bangsa serumpun, komunitas Islam terbesar di dunia, sedang tumbuh perekonomiannya. Jika rusak akan lebih mahal ongkosnya,” imbuhnya.

Pada hari ini Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj juga sedang berada di Malaysia dan direncanakan bertemu dengan PM Abdullah Badawi. Ia akan menyampaikan pesan-pesan PBNU berkaitan dengan konflik tersebut.

Menanggapi adanya relawan dan posko Ganyang Malaysia, Hasyim menilai sepanjang ini untuk menunjukkan gejolak nasionalisme, hal tersebut baik-baik saja. “Jangan hanya dinilai dari harga minyak atau laut, tetapi kedaultan harus dipertahankan secara mutlak,” tandasnya.

Ditambahkannya dalam situasi seperti ini menunjukkan betapa pentingnya peran TNI sebagai alat untuk mempertahankan kedaulatan negara. “dahulu pada zaman Orba, TNI sebagai bagian dari eksekutif, tetapi saat ini sebagai bagian dari negara sangat diperlukan. Pemerintah harus memberikan dukungan peralatan yang memadai,” imbuhnya.(mkf)