Cholil Bisri dan Saifullah Yusuf Serahkan PKB Pada Kiai

Jakarta, NU Online
Anggota Dewan Syuro DPP PKB KH Cholil Bisri dan Sekjen DPP PKB H Saifullah Yusuf menyetujui jika PBNU membahas "nasib" PKB yang dilanda konflik Gus Dur-Matori tanpa akhir, karena PKB memang "milik" para kiai.

"Memang harus ada sikap tegas dari PBNU terhadap PKB, sebab yang berperan membesarkan PKB sebenarnya para kiai di desa-desa, bukan politisi," kata KH Cholil Bisri yang juga Wakil Ketua MPR RI itu di Surabaya, Rabu.

Seusai menghadiri Silaturrahmi PCNU se-Jatim dan PWNU Jatim dengan PBNU di Surabaya, kiai Cholil Bisri dan Saifullah Yusuf mengemukakan hal itu menanggapi rencana rapat pleno PBNU di Pesantren "Maslakhul Huda" Pati, Jawa Tengah pada 7 Juli untuk memutuskan "nasib" PKB.

Menurut kiai Cholil Bisri, PBNU sendiri memang secara moral bertanggungjawab untuk "menjaga" PKB, karena PBNU-lah yang melahirkan PKB dan menjadikan parpol itu sebagai "sayap politik" bagi warga NU.

"Karena itu, apa pun yang diputuskan PBNU harus direspon PKB. Tapi, PBNU juga harus memberikan keputusan yang lengkap, misalnya jikalau islah Gus Dur-Matori tak mungkin, maka alternatif-nya apa. Kalau parpol baru ya hal itu merupakan pilihan yang paling pahit," katanya.

Namun, Sekjen DPP PKB H Saifullah Yusuf memiliki pendapat agak berbeda. Ia menyatakan setuju dengan rencana PBNU "membahas" PKB pada 7 Juli, tapi Saifullah Yusuf akan lebih setuju islah sebagai solusi.

"Rapat pleno PBNU itu serius, karena itu PKB harus memperhatikan aspirasi PBNU, sebab hal itu merupakan upaya PBNU untuk lebih mementingkan konstituen dibanding politisi," katanya.

Ditanya islah yang dimaksud, ia mengatakan islah adalah mencairkan soal kubu-kubuan di PKB dan apa pun keputusannya diserahkan kepada para kiai.

"Pokoknya, semuanya terserah para kiai, termasuk siapa yang menjadi Ketua Umum DPP PKB, siapa yang menjadi legislatif, bahkan siapa yang akan menjadi calon presiden pun terserah para kiai," katanya.

Saifullah Yusuf yang juga Ketua Umum PP GP Ansor itu menilai penyerahan segala keputusan kepada para kiai dan PBNU merupakan hal yang penting, karena PKB itu bukan milik orang tertentu, tapi milik para kiai dan konstituen.(ant/mkf)