Jakarta, NU Online
Dalam Pilkada yang digelar mulai Agustus 2008 mendatang, calon independen sudah bisa mengikutinya. Kondisi ini akan menimbulkan tantangan baru buat NU yang memiliki basis sampai di akar rumput.
Wakil Sekjen PBNU Syaiful Bahri Anshori menyatakan situasi ini merupakan tantangan sekeligus kesempatan bagi NU secara organisatoris. Para pemimpin NU kini memiliki ruang yang lebih luas untuk pengabdian dirinya. Namun secara organisatoris, jika tak diatur dengan baik, maka kondisi NU akan tak terurus.<>
“Jika tak diatur, ini akan mengancam eksistensi NU karena pengurusnya sibuk ngurusi kampanye. Tugas NU adalah pelayanan masyarakat, pendidikan dan dakwah,” ujarnya.
Karena itu, ia mengusulkan agar dibuat aturan yang lebih jelas bagi para pengurus NU yang tertarik dalam politik praktis seperti mengikuti Pilkada agar posisinya di NU tidak dibuat sebagai batu loncatan.
Mantan Ketua Umum PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini berpendapat sebenarnya diizinkannya calon independen adalah sesuatu yang rancu dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Disatu sisi, pemerintah membuka lebar-lebar peluang untuk membikin partai baru, namun juga memberi kesempatan bagi calon independen untuk maju. Kondisi ini berbeda dengan situasi di Barat dimana calon independen diizinkan karena jumlah partai biasanya hanya dua. “Menurut saya, ini adalah akibat dari adanya kurang kesabaran politik,” katanya. (mkf)
Dalam Pilkada yang digelar mulai Agustus 2008 mendatang, calon independen sudah bisa mengikutinya. Kondisi ini akan menimbulkan tantangan baru buat NU yang memiliki basis sampai di akar rumput.
Wakil Sekjen PBNU Syaiful Bahri Anshori menyatakan situasi ini merupakan tantangan sekeligus kesempatan bagi NU secara organisatoris. Para pemimpin NU kini memiliki ruang yang lebih luas untuk pengabdian dirinya. Namun secara organisatoris, jika tak diatur dengan baik, maka kondisi NU akan tak terurus.<>
“Jika tak diatur, ini akan mengancam eksistensi NU karena pengurusnya sibuk ngurusi kampanye. Tugas NU adalah pelayanan masyarakat, pendidikan dan dakwah,” ujarnya.
Karena itu, ia mengusulkan agar dibuat aturan yang lebih jelas bagi para pengurus NU yang tertarik dalam politik praktis seperti mengikuti Pilkada agar posisinya di NU tidak dibuat sebagai batu loncatan.
Mantan Ketua Umum PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini berpendapat sebenarnya diizinkannya calon independen adalah sesuatu yang rancu dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Disatu sisi, pemerintah membuka lebar-lebar peluang untuk membikin partai baru, namun juga memberi kesempatan bagi calon independen untuk maju. Kondisi ini berbeda dengan situasi di Barat dimana calon independen diizinkan karena jumlah partai biasanya hanya dua. “Menurut saya, ini adalah akibat dari adanya kurang kesabaran politik,” katanya. (mkf)
Terpopuler
1
Ramai Bendera One Piece, Begini Peran Bendera Hitam dalam Revolusi Abbasiyah
2
Gus Yahya: NU Bergerak untuk Kemaslahatan Umat
3
Munas Majelis Alumni IPNU Berakhir, Prof Asrorun Niam Terpilih Jadi Ketua Umum
4
Ketum PBNU Resmikan 13 SPPG Makan Bergizi Gratis di Lingkungan NU
5
PPATK Tuai Kritik: Rekening Pasif Diblokir, Rekening Judol Malah Dibiarkan
6
Di Tengah Fenomena Bendera One Piece Badan Siber Ansor Ajak Generasi Muda Hormati Merah Putih
Terkini
Lihat Semua
