Banyak Terjadi Money Politik, PBNU Usul Pilkada Langsung Dikaji Ulang

Jombang, NU Online
PBNU menyetujui jika pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung ditinjau ulang. Pasalnya belum tentu yang dihasilkan dari pelaksanaan pilkada adalah pemimpin yang bagus dan banyak terjadi money politik.

Demikian yang dikatakan Katim Aam PBNU, KH Malik Madani saat menjadi pembicara dalam Halaqoh dan Bahtsul Masail Kyai Muda yang digelar PP GP Ansor di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Kamis (29/12) kemarin.
<>
” Saya pikir pilkada langsung banyak madhorotnya, dan perlu dikaji ulang,”ujarnya yang hadir bersama, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfudz MD, As’ad Ali wakil ketua PBNU.

Madhorot yang dimaksud Malik adalah banyaknya kemungkinan terjadi pemilihan dengan menggunakan money politik dan pemimpin yang terpilih tidak bisa dipastikan merupakan yang terbaik. “Padahal sudah jelas mengggunakan uang dalam pemilihan itu tidak boleh,” imbuhnya.

Malik menambahkan kerusakan yang ditimbulkan dengan adanya pelaksanaan pemilihan langsung diantaranya adalah pembagian uang oleh calon kepada pemilih. Termasuk juga mereka yang menyokong dana.

”Kalau ada penyokong dananya maka dipastikan akan minta imbalan, dan nantinya ujung-ujungnya adalah korupsi,” tandasnya.

Karenanya pihaknya sangat menyetujui jika Pilkada langsung ditinjau ulang pelaksanaannya. ”Kalau Ansor mau memperjuangkan Alhamdulillah dan kita dukung,” tandasnya menambahkan.

Dalam Halqoh Nasional dan Bahtsul Masail ini, sekitar 400 kyai muda dari pondok pesantren di Jawa Timur yang tergabung dalam Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP),  Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten juga dari Makasar serta Alumni Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU berkumpul membahas hukum pemilihan presiden kepala daerah hingga kepala desa yang menggunakan money politik.

“Peserta dari kalangan kyai muda dari hampir penjuru indonesia, dan perwakilan PCI NU,” ujar Abd Ghofur panitia pelaksana mengatakan.


Redaktur    : Mukafi Niam
Kontributor: Muslim Abdurrahman