Banom NU Tak Boleh Memihak Capres atau Cawapres Tertentu

Jakarta, NU Online
Pengurus NU termasuk dari badan otonom yang berada di jajaran NU tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang memihak Capres/Cawapres tertentu dan harus non-aktif jika terdaftar secara resmi sebagai tim sukses.

Demikian dikatakan Wakil Katib Syuriah PBNU Masdar F Mas’udi yang rencananya akan menjadi pelaksana harian ketua umum PBNU KH Hasyim Muzadi yang akan non aktif karena menjadi cawapres.

 "Pengurus NU dan badan otonom tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang mendukung Capres/Cawapres tertentu dengan membawa organisasi. Untuk pengurus yang secara resmi menjadi anggota tim sukses harus non-aktif," katanya.

Menurut Masdar, keketentuan tersebut berlaku bagi pengurus NU dan badan otonom, seperti Ansor, Muslimat, IPNU, IPPNU, Lakpesdam NU, dari jajaran pusat hingga ke bawah.

Ditanya bagaimana jika ada pengurus yang tidak secara resmi terdaftar sebagai tim sukses yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) namun mengkampanyekan salah satu pasangan Capres/Cawapres, Masdar mengatakan hal itu boleh dilakukan sepanjang tidak membawa-bawa organisasi atau jabatan di organisasi.

Sementara itu menyangkut usulan sejumlah ulama NU agar PBNU mengeluarkan tausyiah politik kepada warga NU terkait pemilihan presiden/wakil presiden, Masdar mengatakan, PBNU tidak akan mengeluarkan tausyiah itu karena sikap PBNU sudah jelas.

Dalam rapat pleno Dewan Syuriah dan Tanfidziah 21 April lalu, PBNU mengeluarkan keputusan bahwa organisasi itu tidak dalam kapasitas mendukung atau menolak Capres/Cawapres dan jika ada kader NU yang maju hal itu merupakan hak dan tanggungjawab masing-masing.

Sementara dalam rapat di Rembang, Minggu (16/5), Dewan Syuriah PBNU mengimbau agar warga NU mesukseskan pemilihan presiden dengan sikap dewasa seperti yang ditunjukkan pada pemilihan anggota legislatif lalu.

Dewan Syuriah PBNU juga meminta para kiai di lingkungan NU untuk senantiasa kompak membantu NU menjaga khittah dan memberi arahan pada warga menghadapi pemilihan presiden mendatang.

Menurut Masdar, ketiga hal tersebut sudah cukup menjadi acuan bagi warga NU dalam menghadapi pemilihan presiden tanpa perlu lagi adanya tausyiah politik dari PBNU.

Oleh karena itu, pada pertemuan 29 Mei nanti agenda PBNU hanya memberi penjelasan pada kadernya yang maju ke pencalonan presiden dan wakil presiden mengenai sikap PBNU tanpa mengeluarkan tausyiah politik.(mkf/an)