Dua badan otonom di tubuh Pengurus Cabang NU Jember, Muslimat NU dan Gerakan Pemuda Ansor NU, meminta agar penentuan pejabat ketua tanfidziyah organisasi itu diperjelas. Selain itu, perlu segera ada konferensi cabang luar biasa untuk menentukan ketua baru, setelah Abdullah Syamsul Arifin alias Gus Aab berhenti karena mencalonkan diri sebagai wakil bupati Jember.
"Pengurus NU Jember seharusnya menyampaikan, apa betul sudah ada pelaksana tugas ketua. Pengurus NU selama ini tidak mengadakan rapat pleno, setelah Gus Aab mundur. Seharusnya ada rapat pleno untuk menentukan nama yang diusulkan ke Pengurus Besar NU, lalu ditetapkan oleh PBNU," kata Ketua Ansor NU Jember, Babun Sugiarto.<>
Di mata Babun, mundurnya Gus Aab dari jabatan ketua NU karena berpolitik praktis, sama dengan peristiwa mundurnya Ali Maschan Musa dari Ketua NU Jawa Timur karena mencalonkan diri jadi wakil gubernur. Pelaksana tugas ketua NU seharusnya melaksanakan konferensi luar biasa. "Kita harus lakukan itu (KLB), karena kita ngeman (sayang) dengan NU," katanya seperti dilansir beritajatim.com.
Dalam konferensi luar biasa nanti, menurut Babung, Ansor NU berharap ketua yang terpilih nanti tidak mengulangi tindakan Gus Aab berpolitik praktis. Saat Konferensi Cabang NU Jember pertengahan 2009, Gus Aab didukung mayoritas elemen NU karena berjanji tak akan terlibat politik praktis. Namun ternyata dalam pemilukada Jember tahun ini, ia justru mencalonkan diri sebagai wakil bupati mendampingi Guntur Ariyadi.
Ketua Muslimat NU Jember, Mustautin, belum menentukan sikap untuk mendesakkan KLB atau tidak. Ia akan bermusyawarah dulu dengan pengurus lainnya. Namun secara pribadi, ia meminta agar pelaksana tugas ketua NU Jember diangkat secara transparan dan sesuai prosedur. "Tidak sepihak," katanya.
Pelaksana Tugas Ketua NU Jember, Alfan Djamil, membantah jika pengangkatan dirinya tak sesuai prosedur. "Sudah sesuai dengan AD/ART NU. (Usulan) sudah diterima PBNU tanggal 11 Mei 2010, sesuai pernyataan Ketua Umum PBNU saat berkunjung ke acara pasca sarjana STAIN Jember," katanya, Rabu (16/6/2010).
Bagaimana dengan desakan KLB? "Tidak ada ketentuan KLB," katanya. (mad)
Terpopuler
1
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
2
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
3
Menbud Fadli Zon Klaim Penulisan Ulang Sejarah Nasional Sedang Uji Publik
4
Guru Didenda Rp25 Juta, Ketum PBNU Soroti Minimnya Apresiasi dari Wali Murid
5
Kurangi Ketergantungan Gadget, Menteri PPPA Ajak Anak Hidupkan Permainan Tradisional
6
Gus Yahya Sampaikan Selamat kepada Juara Kaligrafi Internasional Asal Indonesia
Terkini
Lihat Semua