Home Warta Nasional Khutbah Daerah Fragmen Ubudiyah Internasional Keislaman Sirah Nabawiyah Risalah Redaksi English Tafsir Opini Hikmah Obituari Video Nikah/Keluarga Tokoh Hikmah Arsip

Ansor Nilai Polisi Berlebihan Hadapi Demo Buruh

Ansor Nilai Polisi Berlebihan Hadapi Demo Buruh

Jakarta, NU Online
Sikap kepolisian menghadapi aksi buruh besar-besaran pada 1 Mei mendatang yang menyatakan akan menembak di tempat bagi siapa pun yang bertindak anarkis membuat gerah Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor). Organisasi sayap pemuda Nahdlatul Ulama (NU) ini menilai, sikap aparat tersebut terlalu berlebihan.

“Berlebihan banget itu. Itu namanya nakut-nakutin buruh,“ demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PP GP Ansor A Malik Haramain kepada NU Online di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (29/4).

<>

Seperti diketahui, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Firman Gani menyatakan polisi tidak akan segan-segan memberlakukan tembak di tempat jika aksi buruh nanti menjurus ke tindakan anarkis. Pernyataan itu diungkapkannya saat melakukan pertemuan dengan sejumlah serikat buruh dan pekerja di Polda Metro Jaya, Kamis (27/4) lalu.

Menurut Malik, demikian mantan Ketua Umum PB PMII ini biasa dipanggil, aparat kepolisian memang harus bertindak tegas terhadap segala sesuatu yang dinilai akan menggangu keamanan. Namun, imbuhnya, polisi tidak perlu harus dengan tindakan tembak di tempat.

“Polisi tetap harus tegas, tapi nggak perlu tembak di tempat segala. Kayak apa aja. Seolah-seolah aksi buruh nanti akan sebegitu anarkisnya. Biasa saja lah,“ ungkap Malik.

Sementara itu, menanggapi akan dilibatkannya 50 ribu anggota gabungan organisasi massa (ormas) di Jakarta untuk membantu pengamanan Ibu Kota berkaitan dengan digelarnya aksi demonstrasi buruh nanti, Malik menyatakan menolak tegas. “Nggak bener kalau kayak gitu. Kami menolak tegas kalau harus melibatkan kekuatan sipil,“ tegasnya.

Menurut Malik, tidak ada pentingnya kalau harus melibatkan kekuatan sipil dalam pengamanan memperingati hari buruh sedunia itu. Jika dipaksakan untuk melibatkan sejumlah ormas itu, katanya, sama artinya aparat kepolisian berusaha menghadap-hadapkan dua kekuatan sipil.

“Kalau polisi memaksa, itu sama artinya polisi memancing adanya benturan antara kelompok masyarakat,” terang Malik.

Sebagaimana dilansir Media Indonesia (29/4), gabungan ormas yang dimaksud terdiri dari 10 ribu anggota Forum Betawi Rempug (FBR), 5.000 anggota Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), dan 10 ribu Pemuda Panca Marga (PPM).

Sisanya, sekitar 25 ribu orang berasal dari ormas gabungan seperti Pemuda Pancasila, Front Pembela Islam (FPI), Macan Kemayoran, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), Fokus Maker, Humanika, GM Kosgoro, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). (rif)


Warta Lainnya

Terpopuler

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya