Rekonstruksi Kiblat Kebijakan Ekonomi Politik Nasional

Mochammad Maksum Machfoedz Tafakkur-Muhasabah Kebijakan Pangan Pemerintah atau populer disebut Government Food Policy,  merupakan seperangkat kebijakan yang teorisasi dan terapannya telah lama dilakukan oleh banyak negara. Dalam adopsinya, beragam tujuan sosial-ekonomi senantiasa dicanangkan teramat populis dengan dalih mengupayakan keadilan dan kesejahteraan rakyat, baik rakyat konsumen maupun produsen pangan, meski sebenarnya kepentingan politik citranya jauh lebih menonjol. Latar-belakang inilah yang selalu mewarnai kontroversialnya kebijakan, baik yang langsung berurusan dengan pangan maupun kebijakan nasional berpotensi implikatif terhadap pangan. Oleh karenanya, kebijakan pangan yang secara alamiah berpotensi pro-kontra tersebut senantiasa memerlukan alat ukur untuk bisa mengawal mutu kebijakan dan efektifitas kemanfaatannya. Pada tingkat inilah, anasir tujuan pembangunan pertanian yang terbingkai dalam segitiga kritis: pertumbuhan, keadilan dan keberlanjutan (growth-equity-sustainability), yang memberikan kemanfaatan kepada P3: profit-planet-people: pembangunan ekonomi, kosmologi dan kemaslahatan manusia, dipilih sebagai perangkat evaluasi baik pada saat perencanaan, implementasi, dan implementasi kebijakan pangan khususnya dan kebijakan lain yang pada umumnya memiliki implikasi pangan yang multidimensi. Perspektif P-3 inilah yang hakekatnya merupakan amanat spiritualitas ke-Islam-an dalam membangun Bangsa.

Selasa, 31 Agustus 2010 | 04:37 WIB