Legislator PKB Soroti Proyek Jalan Nasional di Madura Rp53 M

Sampang, NU Online

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Syafiuddin Asmoro menyoroti proyek preservasi jalan nasional di Madura, Jawa Timur senilai Rp 53 miliar yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Politikus PKB ini berharap agar semua tahapan pelaksanaan proyek preservasi jalan nasional di Madura tahun ini dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan harapan pemerintah.

“Anggaran Rp53 miliar itu dipecah menjadi dua paket. Paket satu preservasi jalan Sampang – Pamekasan – Sumenep senilai Rp8,4 miliar. Paket dua, preservasi jalan Kamal – Bangkalan – Kota Sampang dengan anggaran Rp45,4 miliar,” terang Syafiuddin, Jumat (5/2) dikutip Peta Jatim.

Politikus yang akrab disapa Aba Syafi’ itu berharap, proses tender proyek preservasi jalan nasional benar-benar sesuai aturan, transparan dan tidak ada pengondisian.

Direktorat Jenderal Bina Kontruksi dan Tim Pokja tidak hanya mengedepankan aspek penawaran terendah. Kualitas pengerjaan perlu menjadi pertimbangan utama.

Ia menjelaskan, banyak klasifikasi yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan oleh Tim Pokja dalam menentukan pemenang lelang atau pihak ketiga. Salah satunya, ialah terkait dengan track record perusahaan dalam mengerjakan proyek.

“Pihak ketiga harus memiliki track record yang baik, bagus dan tidak pernah bermasalah. Sehingga pelaksanaan proyek bisa betul-betul berkualitas dan sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.

Menurut dia, selama ini kualitas pengerjaan preservasi jalan nasional di Madura tidak begitu bagus. Indikasinya, jalan banyak yang rusak dan berlubang terutama ketika sudah musim hujan. Kondisi tersebut bisa membahayakan keselamatan para pengguna jalan.

Pihaknya menegaskan akan melakukan pengawasan secara maksimal dan intensif terhadap pelaksanaan proyek preservasi jalan nasional di Madura ini. Sebab, pihaknya tidak ingin proyek tersebut dikerjakan asal-asalan yakni asal tempel asal jadi.

“Pelaksana harus bekerja profesional. Kualitas pengerjaan harus dijaga dan lebih diutamakan,” tegasnya.

Syafiuddin mengungkapkan, jika kondisi jalan nasional di Madura baik di wilayah Utara maupun Selatan sudah tidak bisa menampung volume kendaraan yang semakin tinggi. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR segera melakukan pelebaran jalan sehingga ekonomo di Madura bisa tumbuh dan berkembang.

“Bayangkan saja perjalanan dari Kamal menuju Sumenep bisa sampai 4 jam. Kondisi ini tentu merugikan mobilitas perekonomian karena akses barang dan jasa tidak bisa cepat,” ungkapnya.

“Kami tidak minta ada tol di Madura. Kami hanya minta pelebaran ruas jalan nasional. Pertanyaan besar kami, kenapa selama ini Madura terkesan dianaktirikan oleh pemerintah,” tandasnya.

Pewarta: Fathoni Ahmad