Home Nasional Khutbah Warta Daerah Fragmen Ubudiyah Internasional Keislaman Sirah Nabawiyah Risalah Redaksi English Tafsir Opini Hikmah Nikah/Keluarga Video Obituari Tokoh Hikmah Arsip

Anggota Komisi X DPR: Lembaga Pendidikan Harusnya Dibantu Bukan Dipajaki

Anggota Komisi X DPR: Lembaga Pendidikan Harusnya Dibantu Bukan Dipajaki
Anggota Komisi X DPR Hasanuddin Wahid. (Foto: dok. FPKB)
Anggota Komisi X DPR Hasanuddin Wahid. (Foto: dok. FPKB)

Jakarta, NU Online

Rencana Pemerintah memungut pajak dari sektor pendidikan terus menuai protes banyak pihak. Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan kembali melontarkan protes atas rencana tersebut. Menurut Anggota Komisi X DPR Hasanuddin Wahid, lembaga pendidikan semestinya dibantu bukan malah dibebankan pajak.


Protes Sekretaris Jenderal DPP PKB itu didasari pandangan bahwa langkah pemerintah sangat tidak etis. Sebab, lembaga pendidikan di Indonesia saat ini justru membutuhkan uluran tangan bantuan pemerintah.


"Ini saja banyak yang kekurangan infrastruktur. Harusnya diberikan anggaran lebih, bukan dipajaki," tegas pria yang karib disapa Cak Udin belum lama ini.


Cak Udin menambahkan, dalam Pasal 31 UUD 1945 tegas dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan dalam hal ini pemerintah harus membiayainya.


"Sebagai konsekuensinya, pendidikan mutlak menjadi tanggung jawab negara," imbuhnya.


Ia mengaku khawatir jika sekolah, perguruan tinggi hingga lembaga kursus nantinya dikenakan pajak, justru malah melebarkan 'jembatan' kesenjangan sosial pendidikan.


Ia kemudian menguraikan contoh, saat ini masih banyak ditemukan adanya ketimpangan pendidikan di Indonesia.


Imbasnya, tidak menutup kemungkinan lembaga pendidikan secara langsung akan memungut bahkan menaikkan tarif SPP yang lebih tinggi, lebih-lebih lembaga pendidikan swasta.


"Ini yang harus dibaca dan diantisipasi. Jangan sampai lembaga pendidikan ditarik pada spirit komersial. Visi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah visi utama," jelasnya.


Cak Udin meminta pemerintah untuk menyukseskan agenda besar di sektor pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memperbanyak inovasi, kreasi dan keterampilan. Terlebih, kondisi kini sedang diterpa pandemi Covid-19.


Pemerintah sedang membahas Revisi Kelima Undang Undang 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).


Dalam draf revisi tersebut, ada sejumlah barang dan jasa yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Salah satunya adalah jasa pendidikan, yaitu sekolah dan kursus.


Pewarta: Fathoni Ahmad


Terkait

Parlemen Lainnya

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya