Opini

PBB dan Mediator Dialog Antar Peradaban

Jumat, 29 September 2006 | 03:08 WIB

Oleh: H A Hasyim Muzadi

Ketegangan Islam vis a vis Barat yang memuncak pasca tragedi 11 September 2001 hingga kini belum mendapatkan jalan keluar yang memadai guna menciptakan perdamaian dan keamanan global. Upaya-upaya ke arah tersebut selama ini baru bersifat parsial dan tidak menyeluruh, sehingga justru dapat menimbulkan memuncaknya ketegangan antar peradaban. Untuk kepentingan itulah, kami dari PBNU mengadakan agenda pertemuan dengan Sekjen PBB dan berkunjung ke kantor sekretariat World Confrence of Religions for Peace (WCRP) yang kebetulan kantornya berada di New York, AS   pada 22 September 2006. Kepada Sekjen PBB, Kofi Annan, kami mendaftarkan Internasional Conference of Islamic Scholars (ICIS), yang kebetulan sebagai Sekjennya adalah saya sendiri, untuk masuk sebagai pengamat yang dapat mengikuti berbagai persidangan di PBB. Sedangkan di kantor secretariat WCRP, kami menyatakan selamat atas suksesnya Sidang Dunia ke-8 WCRP di Kyoto Jepang dan kebetulan memilih saya sebagai salah satu presiden dalam WCRP tersebut.

<>

Isu Nuklir Iran dan Konflik Timur Tengah

Dalam pembicaraan kami dengan Sekjen PBB, kami memberikan masukan terhadap persoalan-persoalan dunia yang menjadi perhatian khalayak global antara lain soal isu nuklir Iran, penyelesaian konflik Palestina Israel, penarikan mundur pasukan Israel di Libanon dan penyelasaian kasus agresi AS di Irak.

Mengenai isu nuklir di Iran, kami meminta seluruh pihak untuk menghormati dan menjamin keinginan bagi tiap Negara melaksanakan sesuai Traktat Non-Proliferasi yang membolehkan mengembangkan teknologi nuklir untuk maksud dan tujuan damai, termasuk Iran. Kami juga meminta  kepada  Pemerintah Iran untuk tetap memenuhi komitmennya sebagai Negara Pihak NPT. Iran perlu mengupayakan untuk memulihkan   kembali kerjasamanya dengan IAEA dan mengizinkan inspektur safeguars IAEA untuk kembali melaksanakan tugasnya di Iran.

Terhadap berbagai pihak, terutama AS dan sekutunya yang cenderung mau menempuh agresi seperti yang dilakukan terhadap Irak dan Afghanistan untuk menyelesai problem Iran, kami menyerukan agar jangan memakai cara-cara kekerasan, sebaiknya semua pihak untuk menggunakan jalur diplomatik dan damai untuk menyelesaikan masalah ini. Karena itu, kami menyambut baik upaya yang telah dilakukan oleh PBB.

Sedangkan tentang masalah konflik Palestina-Israel, kami menyatakan kepada Sekjen PBB bahwa kami menyambut baik rencana pembentukan Pemerintahan Baru Palestina yang melibatkan partai Fatah. Sebaliknya, kami mengecam keras agresi militer Israel di Gaza, Palestina dan penahanan sejumlah anggota Kabinet dan Parlemen Palestina. Penggunaan kekuatan militer yang berlebihan, penghukuman kolektif dan penghancuran instalasi sipil oleh Israel yang telah menyebabkan dampak kemanusiaan yang luas, jelas bertentangan dengan hukum internasional. Kami menghargai seruan Pemerintah Indonesia dan beberapa Negara untuk menghentikan agresi dan tindak kekerasan tersebut serta para pemimpin Palestina yang ditahan segera dibebaskan.

Karena itu, kepada kedua pihak, Palestina dan Israel, diharapkan kembali ke jalur dialog dan negosiasi guna mencari penyelesaian bagi masalah Palestina-Israel. Masyarakat internasional khususnya Kuartet perlu melakukan upaya-upaya baru ke arah penyelenggaraan kembali proses damai yang selama ini terhenti.

Kami menghimbau kepada para pemimpin dan rakyat Palestina untuk bersatu sebab perpecahan hanya akan melemahkan dan demi kerugian perjuangan bangsa Palestina. Kemudian, mendukung terbentuknya Negara Palestina yang berdaulat dan meminta seluruh pihak untuk mendorong dalam waktu yang tidak terlalu lama terbentuknya Negara Palestina.

Sementara menanggapi kasus Israel Libanon, kami mengutuk keras serangan Israel di Lebanon dan Palestina. Agresi tersebut telah menyebabkan penderitaan rakyat sipil yang tidak berdosa dan kerusakan material yang luar biasa terhadap Lebanon. Meyambut baik seluruh upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Israel, termasuk dikeluarkannya resolusi PBB nomor 1701 mengenai Penghentian Serangan Israel ke Lebanon.

Kami menuntut kepada seluruh pihak terkait untuk mentaati resolusi tersebut khususnya Israel yang dengan nyata dan sengaja telah beberapa kali melanggar resolusi tersebut. Kami meminta peran serta Negara-negara Islam dan Negara-negara yang mempunyai penduduk Muslim yang besar untuk berpartisipasi dalam Pasukan Perdamaian PBB untuk menjaga perdamaian di Lebanon.

Israel harus mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh Lebanon akibar serangan militer dan membangun kembali fasilitas dan infrastuktur yang rusak. Kami meminta PBB untuk mengkoordinasikan peran serta seluruh Negara dalam rangka pembangunan kembali Lebanon pasca serangan Israel.

Sedangkan mengenai penanganan Irak pasca agresi AS, kami meminta seluruh pihak untuk menghormati kedaulatan Irak sebagai negara merdeka. Demikian juga kami menuntut ditariknya seluruh pasukan asing di Irak dan digantikan oleh pasukan penjaga keam