Nasional

Waketum PBNU: Bedakan NU sebagai Jamaah dan Jamiyah

NU Online  Ā·  Senin, 16 November 2015 | 10:41 WIB

Jepara, NU Online
Wakil Ketua Umum PBNU, KH Slamet Effendy Yusuf menyatakan, warga Nahdliyin harus bisa membedakan antara NU sebagai jamaah dan jam’iyah. Bagi dia, meski tanpa jam’iyah NU akan tetap jalan sebagai jamaah, tetapi itu bukan yang dirinya maksud.<>

Pernyataan itu dipaparkan saat dirinya membuka Konferensi Cabang NU Jepara ke-31 yang berlangsung di aula lantai Gedung NU Jepara, Jl Pemuda 51, Ahad (15/11) siang.

Cermin dari jam’iyah menurut pria kelahiran Purwokerto, 12 Januari 1948 itu benar-benar menjalankan roda organisasi baik menjalankan program, laporan pertanggungjawaban maupun pengawasan.

ā€œKalau ada pengurus cabang yang datang ke PBNU dan menanyakan cabang mana yang paling baik, saya akan jawab Cabang Jepara,ā€ harap dia agar PCNU Jepara menjadi yang terbaik.

Statemen yang dia utarakan cukup beralasan karena PCNU Jepara memiliki lembaga pendidikan mulai tingkat dini hingga perguruan tinggi. Banyak mengelola lembaga perekonomian dan masih banyak lagi segudang aset lain.

ā€œJika kita tidak bisa memahami antara jamaah dan jamiyyah, Kesultanan Brunei yang mengamalkan tahlil dan qunut kita anggap NU,ā€ lanjut Slamet.

Selain itu, ia berpesan NU harus mempunyai pengurus yang riil dan bukan pengurus jadi-jadian. Di samping itu, kepada ratusan perwakilan Ranting dan MWCNU se-Jepara menjadi seorang ketua tidak boleh terlibat dalam partai politik.Ā 

Pesan lain yang disampaikan dalam kesempatan itu, menjadi warga NU harus yakin tradisi yang dijalankan warga Nahdliyin merupakan sesuatu yang baik. ā€œMeski kita sering mendengar radio MTA dan menyimak TV Rodja yang hendak memporak-porandakan tradisi, kita anggap saja sebagai hiburan,ā€ tegasnya.

Ormas tetangga yang mengganggap tradisi NU itu tahayul, bidah dan churofat (TBC), toh tatkala makam tokoh ormas tersebut hilang, anehnya belakangan malah membolehkan ziarah.

Ia juga menambahkan jika selama ada kiai yang menolak bantuan pemerintah, maka menurut dia patut diluruskan. Seharusnya pemerintah hukumnya wajib membantu ormas. Apalagi sesuai dengan edaran Mendagri tentang bantuan kepada ormas yang ada sebelum kemerdekaan. Sebab NU adalah rakyat yang mesti dihidupkan.

ā€œAda atau pun tidaknya bantuan, kita harus terus menggerakkan jamaah dan jam’iyah kita,ā€ pungkasnya sembari mengucapkan salam dari Rais Aam, KH Ma’ruf Amin dan Ketum PBNU, KH Said Aqil Siraj. (Syaiful Mustaqim/Fathoni)