Tiga Tuntutan PMII Jatim kepada Presiden Terkait Madura

Jakarta, NU Online
Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur menyoroti masalah di Pulau Madura, Jawa Timur, soal kekayaan alam, konflik aliran, dan infrastruktur. Mereka menuntut pemerintah bertanggung jawab menyelesaikan segenap persoalan tersebut.
<>
Hal ini disampaikan Ketua PKC PMII Jatim Fairouz Huda menanggapi penangkapan aktivis PMII yang menggelar aksi gabungan menolak kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Madura, Rabu (4/12). Fairouz mengatakan, mereka tak bersalah dan hanya menyuarakan tiga aspirasi pokok terkait beberapa masalah yang mendera rakyat Madura.

Pertama, soal potensi sumber gas yang cukup besar di kawasan Madura, khususnya di Pulau Giliyang, Sumenep. PMII Jatim menerima informasi bahwa kandungan gas di kepulauan tersebut memiliki kualitas gas terbaik di dunia. PMII mendesak presiden mengelola kekayaan alam ini untuk kepentingan negara, khususnya masyarakat Madura.

“Tidak lantas potensi Migas (minyak dan gas) yang ditemukan itu dijual atau dilempar pada pihak asing yang tidak memberikan keuntungan lebih terhadap pemda, pemprov maupun pemerintah pusat,” kata Fairouz dalam siaran pers yang diterima NU Online, Rabu.

Kedua, PMII meminta pertanggungjawaban presiden atas penyelesaian kasus Syi'ah Sampang yang hingga kini tidak jelas solusinya. PMII menilai, pemerintah masih salah dalam memetakan akar persoalan dengan meyakini bahwa sumber koflik murni diakibatkan perbedaan keyakinan dalam beragama.

Padahal, dalam pandangan PMII Jatim, konflik tersebut berakar pada masalah ekonomi dan sosial. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Sampang masih memasukkan dalam kelompok daerah termiskin di Indonesia. Sementara tingkat pendidikan juga masih di bawah rata-rata.

“Dan di area konflik Syi'ah tersebut terdapat kandungan migas yang cukup besar, untuk dikelola menjadi sumber ekonomi pemerintah di Kabupaten Sampang. Namun kenapa harus terjadi konflik dengan modus perbedaan paham keagamaan? Wallahua'lam,” katanya.

Ketiga, PMII se-Madura mendesak presiden bertanggung jawab atas pembangunan Madura pasca-terbentangnya jembatan Suramadu. PMII menilai, hingga kini tidak ada dampak signifikan dari Suramadu terhadap pengelolahan sumber daya ekonomi masyarakat Madura. Pembebasan lahan ribuan hektar di sekitar jembatan Suramadu juga belum jelas peruntukannya. (Mahbib Khoiron)