Nasional
MUNAS-KONBES NU 2017
Tidak Cukup Distribusi Lahan, Negara Belum Hadir untuk Petani
NU Online · Jumat, 24 November 2017 | 11:32 WIB
Mataram, NU Online
Panitia Munas-Konbes NU 2017 H Robikin Emhas mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai negara belum hadir untuk sektor pertanian. Upaya negara di sektor pertanian tidak cukup dengan distribusi lahan, tetapi juga penangan menyeluruh mulai dari pupuk, pemasaran, sampai kebijakan impor.
Hal ini disampaikan H Robikin yang juga Ketua PBNU ketika menyinggung isu distribusi lahan yang diangkat dalam foum Munas-Konbes NU 2017 pada jumpa pers di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, Kamis (23/11) pagi.
“Monopoli lahan dilakukan oleh segelintir orang di Indonesia. Satu orang bisa memiliki lebih dari 5 hektare. Sementara para petani memiliki sebidang tanah kecil kurang dari 2 hektare. Di sini pemerintah tidak hadir,” kata Robikin.
Pertanian ini masalah yang cukup kompleks. Meskipun demikian, masalah distribusi lahan juga harus dikaji dengan serius di samping masalah lainnya.
“Distribusi lahan tak cukup. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur. Kalau pemerintah serius, pemerintah harus juga hadir di bidang pertanian,” kata Robikin.
Menurutnya, skema impor juga mesti diatur. “Kenapa waktu petani panen, pemerintah justru malah mengambil kebijakan impor?” (Alhafiz K)
Panitia Munas-Konbes NU 2017 H Robikin Emhas mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai negara belum hadir untuk sektor pertanian. Upaya negara di sektor pertanian tidak cukup dengan distribusi lahan, tetapi juga penangan menyeluruh mulai dari pupuk, pemasaran, sampai kebijakan impor.
Hal ini disampaikan H Robikin yang juga Ketua PBNU ketika menyinggung isu distribusi lahan yang diangkat dalam foum Munas-Konbes NU 2017 pada jumpa pers di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, Kamis (23/11) pagi.
“Monopoli lahan dilakukan oleh segelintir orang di Indonesia. Satu orang bisa memiliki lebih dari 5 hektare. Sementara para petani memiliki sebidang tanah kecil kurang dari 2 hektare. Di sini pemerintah tidak hadir,” kata Robikin.
Pertanian ini masalah yang cukup kompleks. Meskipun demikian, masalah distribusi lahan juga harus dikaji dengan serius di samping masalah lainnya.
“Distribusi lahan tak cukup. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur. Kalau pemerintah serius, pemerintah harus juga hadir di bidang pertanian,” kata Robikin.
Menurutnya, skema impor juga mesti diatur. “Kenapa waktu petani panen, pemerintah justru malah mengambil kebijakan impor?” (Alhafiz K)
Terpopuler
1
Laksanakan Puasa Tarwiyah Lusa, Berikut Dalil, Niat, dan Faedahnya
2
Niat Puasa Arafah untuk Kamis, 5 Juni 2025, Raih Keutamaan Dihapus Dosa
3
Menggabungkan Qadha Ramadhan dengan Puasa Tarwiyah dan Arafah, Bolehkah?
4
Khutbah Idul Adha: Mencari Keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail dalam Diri Manusia
5
Terkait Polemik Nasab, PBNU Minta Nahdliyin Bersikap Bijak dan Kedepankan Adab
6
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa PBNU ke Maroko 2025, Cek di Sini
Terkini
Lihat Semua
