Sebelum Kirim Surat ke Presiden, PBNU Akurasi Data Lahan di Kendal

Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Imam Aziz menemui warga Kendal yang menjadi korban pembebasan lahan proyek jalan tol trans Jawa Semarang-Kendal-Batang. H Imam Aziz menggali data lapangan yang akan dituangkan dalam surat yang sudah disiapkan PBNU sebelum dilayangkan ke Presiden RI Jokowi.

“Selanjutnya bahwa warga telah silaturahmi ke PBNU dan saat ini sudah membuat draft yang akan disampaikan ke presiden sesuai arahan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj,” kata H Imam Aziz yang menemui ratusan warga di Sumbersari, Kendal, Ahad (16/4) sore.

Kepada warga Kendal, H Imam Aziz mengatakan, setelah ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU KH Said, surat berupa laporan dan aduan warga Kendal dari PBNU baru akan dikirim pekan ini ke presiden.

“Insya Allah minggu ini sebelum berangkat ke Cina. Namun draft surat yang akan dikirim ke presiden sedang dalam pengkroscekan dengan data dari warga,” katanya.

Dalam sambutannya H Imam Aziz meminta maaf karena meminta pertemuan dengan warga Kendal dimajukan dari jadwal semula. Pertemuan PBNU dan warga  Kendal sejatinya berlangsung setelah Maghrib, tetapi diajukan menjadi sore, ba’dal Ashar.

“Mohon maaf, kenapa waktunya diajukan karena setelah dari Rembang dilanjut ke Kendal. Sebelum jam 21.00 harus sudah sampai Yogyakarta karena sudah kadung janji,” kata H Imam Aziz.

Ia menyampaikan terima kasih kepada warga atas sambutan meriah di luar dugaannya. “Sedianya saya sekadar ingin silaturahim dengan abah Kiai Nawar pribadi, ternyata disambut oleh para hadirin semua,” kata H Imam Aziz.

KH Ahmad Al-Munawar (Abah Nawar) merupakan salah seorang tokoh yang dengan gigih memperjuangkan nasib warga. Abah Nawar adalah Pengasuh Pesantren Al-Ma’wa Kabupaten Kendal.

Tampak hadir pada forum ini Ketua PCNU Kendal KH Danial Royyan dan ratusan warga Kendal. Forum ini sengaja diadakan sebagai pemenuhan janji pengurus harian PBNU untuk turun langsung ke lapangan.

Sebagaimana diketahui, belasan warga Kendal mengunjungi PBNU, di Jakarta, Selasa (21/3) siang. Mereka melaporkan masalah transparansi proses penetapan harga lahan. Kehadiran makelar tanah menambah kusut masalah pembebasan tanah warga.

Mereka juga meminta pihak-pihak terkait untuk menunjukkan itikad baik dan menggunakan cara-cara kekeluargaan dalam mendekati warga. Mereka juga menuntut keadilan perihal standardisasi harga tanah untuk lahan tol bagi warga Kendal sebagaimana harga penjualan lahan di Semarang dan Batang.

Harga tanah mereka dibayar mulai dengan kisaran sebesar Rp220.000 hingga Rp300.000 per meter persegi. Sementara harga tanah pembebasan lahan di Semarang dan Batang sudah mencapai angka di atas Rp.1.000.000. Padahal pihak yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan pembebasan lahan tol adalah pihak yang sama baik di Semarang, Kendal, dan Batang. (Alhafiz K)