Rumah Ibadah yang Sah Wajib Dilindungi Pemerintah
NU Online · Kamis, 10 Mei 2012 | 00:23 WIB
Jakarta, NU Online
Setiap rumah ibadah yang didirikan berdasarkan peraturan yang berlaku sudah seharusnya mendapat perlindungan dari negara. Aksi perusakan atau penggusuran secara sewenang-wenang terhadap masjid, gereja, wihara, pura dan klenteng wajib memperoleh tindakan tegas dari aparat hukum.<>
“Apabila tempat ibadah sudah memenuhi garis peraturan yang ada, ya wajib dilindungi oleh pemerintah,” tegas Ketua Pengurus Pusat Lembaga Ta’mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU) KH Abdul Manan A Ghani, Selasa (8/5).
Menurut Manan, sebagai negara hukum Indonesia telah memiliki sejumlah prangkat yang mengatur kehidupan beragama, khususnya tentang pendirian rumah ibadah. Karena itu, setiap pelanggaran sepatutnya mendapat konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.
Seperti diketahui, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah yang beberapa poin utama menyangkut pendirian rumah ibadah. Dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 itu, setiap kelompok agama berhak membangun tempat ibadah sesuai syarat dan tanggung jawab yang dicanangkan.
Redaktur: A. Khoirul Anam
Penulis : Mahbib Khoiron
Terpopuler
1
Saat Jamaah Haji Mengambil Inisiatif Berjalan Kaki dari Muzdalifah ke Mina
2
Belasan Tahun Jadi Petugas Pemotongan Hewan Kurban, Riyadi Bagikan Tips Hadapi Sapi Galak
3
Cerpen: Tirakat yang Gagal
4
Meski Indonesia Tak Bisa Lolos Langsung, Peluang Piala Dunia Belum Pernah Sedekat Ini
5
Jamaah Haji Indonesia Diimbau Tak Buru-buru Thawaf Ifadhah, Kecuali Jamaah Kloter Awal
6
Jamaah Haji Indonesia Bersyukur Tuntaskan Fase Armuzna
Terkini
Lihat Semua
