Pulihkan Khittah 1926, Restrukturisasi Cabang NU Tidak Ikut Pola Pemerintah

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah merampungkan rancangan draf untuk membenahi struktur cabang NU yang ada di kabupaten atau kota se-Indonesia. Rancangan yang dibahas pada Munas-Konbes NU pertengah Juni mendatang ini, mengubah posisi PCNU untuk selanjutnya tidak mengikuti jenjang struktur pemerintah.
<>
“Ke depannya, dalam satu kabupaten atau kota bisa terdiri dari beberapa PCNU,” terang Ketua tim bahasan organisasi pada Munas-Konbes NU 2104 H Imam Aziz pada rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU di jalan Kramat Raya nomor 164, Jakarta Pusat, Rabu (30/4) siang.

Pendirian beberapa cabang NU di satu kabupaten atau kota ini, disesuaikan dengan kebutuhan warga NU setempat, sambung Imam melaporkan rancangan drafnya di hadapan jajaran anggota rapat.

Restrukturisasi cabang NU ini, terang Imam Aziz, dimaksudkan selain menjawab kebutuhan jumlah warga NU yang berbeda di setiap kabupaten dan kota tetapi juga mengoptimalkan gerakan NU di kabupaten dan kota setempat.

“PWNU itulah yang kemudian bertugas mengoordinasi cabang yang banyak itu,” sela Imam.

“Restrukturisasi ini bagian dari pemulihan Khittah NU 1926. Kita akan kembali pada NU sebelum 1952 yang mengikuti pola struktur pemerintah,” tambah Wasekjen PBNU H Abdul Mun’im DZ di sela rapat.

Boleh jadi di satu PWNU akan terdiri dari banyak PCNU. Di Jakarta pada masa lalu terdiri dari 30 PCNU. Sementara Jakarta pada saat itu hanya memiliki 3 kabupaten, imbuh Mun’im.

Sedangkan Ketua PBNU Drs H Slamet Effendi Yusuf menambahkan, pendirian beberapa PCNU di sebuah kabupaten atau kota mesti didasarkan pada kriteria yang jelas. “Batasan itulah yang akan mengukur progresifitas gerakan NU di tingkat bawah.” (Alhafiz K)