Nasional HARLAH KE-52 PMII

PMII: Berdaulat=Rakyat Sejahtera

Ahad, 29 April 2012 | 12:46 WIB

Jakarta, NU Online
Berdaulat adalah tercapainya Kesejahteraan Rakyat di atas tanah sendiri. Terjadinya kerukunan dalam pluralitas, terealisasinya tanggung jawab negara, terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan serta tingginya martabat negara dalam pergaulan antarbangasa.<>

Demikian manifesto atau atau pernyataan sikap Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia terhadap situasi Indonesia sekarang ini. Manifesto berjudul Indonesia Berdaulat tersebut dibacakan Ketua Umum PB PMII Addin Jauharudin didampingi para pengurus, pada puncak Hari Lahir ke-52 tahu PMII, Sabtu malam, (28/4) di Tugu Proklamasi, Jakarta. 

“Ribuan pulau terbentang membentuk bangsa berbhinneka di atas bumi nusantara. Kekayaan alam yang melimpah ruah sebagai anugerah Tuhan, belum mampu mensejahterakan bangsa ini. Sungguh ironis, negara yang kaya raya, rakyatnya terjajah di negeri sendiri. Kita menjadi bangsa yang porak-poranda,” tegas Addin dengan suara lantang.

Manifesto itu juga mengatakan, setelah 52 tahun berdiri, PMII akan tetap berdiri tegak dengan berbaagai kompleksitas tantangan zaman, membangun bangsa lebih baik. Hadir untuk melanjutkan cita-cita Indonesia yang merdeka. Turut bergerak untuk bangsa berdaulat. 

“Masih banyak persoalan bangsa ini, terutama kedaulatan! Kedaulatan budaya, politik dan ekonomi. Dan kedaulatan menyangkut harga diri bangsa,” ujar Addin selepas membacakan manifesto. 

Addin menekankan pada kebijakan pemerintah yang mengabaikan kedaulatan ekonomi misalnya kepemilikan “asing”  pada sektor-sektor strategis di atas 50%: saham-saham BUMN, Telkomsel, Perbankan.

“Pemilikan asing 99 persen di sektor perbankan. Selain itu juga pada sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, soal air, energi, tambang. Nah ini yang disebut tidak berdaulat secara ekonomi. Sudah jauh dari cita-cita pendiri negara ini,” tambahnya.

PMII, sambung Addin tidak bisa menuntaskan semuanya, “Ini adalah tanggung jawab bersama, terutama pemerintah. Harus ada konsensus ulang. Kita ini kira-kira mau dibawa kemana. Siapa pun presidennya, kalau akar masalahnya tidak dituntaskan (kedaulatan, red), akan tersandera terus.”

Ketua Umum PMII 2011-2013 ini menambahkan, soal kedaulatan, PMII dari pusat hingga daerah akan mendidik kader-kader supaya memahami keadaan. Kemudian memberikan penyadaran kepada masyarakat dan mengkritik pemerintah.  

 


Redaktur: Mukafi  Niam
Penulis   : Abdullah Alawi