Nasional
Pernyataan Sikap Para Pemuka Agama dan Aktivis untuk Papua Damai
NU Online · Senin, 9 September 2019 | 15:45 WIB
Para pemuka agama berharap Papua segera damai (Foto: NU Online/Abdullah Alawi)
Jakarta, NU Online
Para pemuka agama dan aktivis perrdamaian bertemu di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (9/9). Mereka adalah Pdt. Gomar Gultom (PGI), Romo Heri Wibowo, Pr (KWI) Rm. Franz Magnis Suseno, Ronald Rischardt (Biro Papua PGI), Antie Sulaiman (UKI), Alissa Wahid (Jaringan Gusdurian), dan Usman Hamid (Amnesty International).
Sebagai tuan rumah, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj memulai pembicaraan. NU dan sejumlah lembaga serta perorangan memiliki perhatian terhadap situasi sosial-politik di tanah Papua. Semuanya, menurut dia, ingin Papua, dan Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai.
"Semua merasa prihatin atas terjadinya serangkaian aksi kekerasan dan jatuhnya korban masyarakat dan aparat,” katanya.
Kemudian, para pemuka agama dan aktivis itu menyampaikan lima poin agar Papua damai. Lima poin itu dibacakan satu per satu oleh orang berbeda. Berikut lima poin tersebut:
“Pertama, mendorong pemerintah untuk menciptakan perdamaian yang abadi di Papua. Perdamaian harus diletakkan sebagai puncak dan tujuan dalam membangun kehidupan berbangsa dalam bingkai kebinekaan,” kata Pdt. Gomar Gultom (PGI).
“Kedua, mendorong Pemerintah agar mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan dalam menciptakan perdamaian di Papua dan sejauh mungkin menghindari pendekatan militeristik yang justru cenderung membuat keadaan semakin buruk,” Rm. Franz Magnis Suseno.
“Ketiga, meminta kepada segenap tokoh bangsa, pemuka agama, tokoh adat dan segenap elemen bangsa untuk membantu bahu-membahu merajut dialog guna merekatkan bangunan kebersamaan antar masyarakat,” kata Alissa Wahid dari Jaringan Gusdurian.
“Keempat, meminta kepada Pemerintah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus, yang antara lain pembentukan Komisi HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berkedudukan di Papua. Kelembagaan ini penting untuk digunakan semua pihak dalam menyelesaikan berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Selain itu, pemerintah juga perlu mengutamakan pendekatan musyawarah dalam menanggapi aspirasi-aspirasi masyarakat yang berkembang,” ungkap Romo Heri Wibowo, Pr (KWI).
“Kelima, meminta segenap pihak dan seluruh komponen bangsa untuk menahan diri dari mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan (di segala ruang publik, termasuk di media sosial) dan mari kita ciptakan suasana yang sejuk, tenang dan damai. Kepada aparat penegak hukum, kami juga mengingatkan agar lebih proporsional dalam merespon komentar-komentar warga masyarakat yang beredar terutama di media sosial,” ungkap Usman Hamid (Amnesty International)
Pewarta: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad
Editor: Fathoni Ahmad
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
2
Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur
3
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
4
Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU Akan Lantik JATMAN masa khidmah 2025-2030
5
Khutbah Jumat: Meningkatkan Kualitas Ibadah Harian di Tengah Kesibukan
6
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
Terkini
Lihat Semua
