Perhimpunan Pendidikan Pancasila dan Demokrasi Bahas Polemik Pembakaran Bendera HTI

Jakarta, NU Online
Perhimpunan Pendidikan Pancasila dan Demokrasi (P3D) membahas polemik pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang terjadi beberapa waktu lalu di Garut, Jawa Barat.

Diskusi yang diselenggarakan di Hotel Gren Alia, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/11) ini mengusung tema Polemik Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid: Menista atau Menyelamatkan.

Menurut Direktur Eksekutif P3D Syaiful Arif, diskusi ini bertujuan untuk melakukan penjernihan berdasarkan berbagai dimensi pengetahuan dalam melihat persoalan tersebut, sehingga publik dapat mengetahui kebenarannya.

Dalam upaya mengetahui persoalan tersebut, pihaknya menghadirkan empat pembicara. Mereka adalah Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masri Mansoer, Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta H Mukti Ali Qusyairi, Mantan Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S Labib, dan Pengamat Radikalisme Islam Nasir Abbas.

Melalui beberapa narasumber yang dihadirkan, masyarakat diharapkan mendapatkan penjelasan secara ilmiah sehingga memahami persoalan sebenarnya. "Sehingga persoalan ini tidak terjadi pelencengan substansi yang berakibat pada terjadinya politisasi agama," kata Arif.

Sebab, sambungnya, ia menilai ada kesamaan antara aksi bela tauhid dan aksi bela Islam dalam kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta. Sehingga, pihaknya mengaku tidak ingin insiden pembakaran bendera ini kembali terulang dengan menjadi politisasi agama.

"Jangan sampai aksi bela tauhid ini juga diarahkan pada upaya untuk melakukan politisasi sentimen populistik yang ada di masyarakat untuk meraup simpati politik. Karena beberapa demonstrasi yang berkembang terdapat hastag #2019GantiPresiden. Hal itu menujukkan ada aspirasi Pilpres dalam aksi bela tauhid ini," ucap Arif.

Menurutnya, politisasi agama merupakan hal yang kontraproduktif, baik terhadap demokrasi maupun agama itu sendiri, apalagi kemudian politisasi ini bersifat populistik. (Husni Sahal/Muhammad Faizin)