Pergunu Diharap Tingkatkan Mutu Guru dan Pendidikan

Jombang, NU Online
Persatuan Guru Nahdlatul Ulama diharapkan semakin mampu menunjukkan kemanfaatan bagi peningkatan mutu guru dan pendidikan.
<>
“Kami mengapresiasi positif kepada Pergunu Jombang, semoga Pergunu semakin mampu memberikan kemanfaatan bagi peningkatan mutu guru dan pendidikan,” kata Ketua Tanfidziyah PCNU Jombang KH Isrofil Amar dalam halaqah advokasi Pergunu dengan tema “Menjawab Keluhan Guru tentang Sertifikasi dan TPP”, Ahad (05/08) di Institut Keislaman Hasyim Asy’ari (IKAHA) Tebuireng Jombang.

Sebelumnya ketua Pergunu Jombang, Ahmad Faqih dalam sambutan menyatakan bahwa halaqah ini dimaksudkan sebagai wujud kepedulian atas keluh kesah guru terkait sertifikasi. 

“Acara ini didesain sebagai wujud kepedulian Pergunu Jombang atas keresahan yang begitu kuat dirasakan oleh mayoritas guru terkait isu-isu yang berkembang tentang sertifikasi dan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP), agar mendapat klarifikasi dari sumbernya langsung.

Menjawab keluhan para guru, Kasi Ketenagaan Dinas Pendidikan Jombang, Didik menjelaskan tentang detail dasar aturan untuk proses sertifikasi dan pencairan TPP dan menyatakan bahwa keterlambatan pencarian TPP semata-mata disebabkan faktor kehati-hatian dari aspek administrasi.

Senada, Kasi Mapenda Kementerian Agama Jombang, Taufiqurrahman menegaskan bahwa TPP ditujukan sebagai insentif bagi guru profesional guna peningkatan mutu pendidikan, maka hendaknya TPP betul-betul mampu mendorong kinerja guru. Menurutnya para guru tidak perlu resah kalau sudah merasa profesional dalam bekerja. 

“Guru profesional sejati tidak perlu resah terkait sertifikasi dan TPP, mereka yang galau berarti menandakan bahwa profesionalismenya patut dipertanyakan,” ujar Taufiq di hadapan ratusan guru se-Jombang yang tergabung dalam Pergunu yang berdesakan karena sebagian tidak mendapatkan kursi yang telah penuh.


Sementara itu ketua Dewan Pendidikan Jombang, KH Junaidi Hidayat mengingatkan agar kebijakan peningkatan kesejahteraan guru hendaknya didesain dalam kerangka mewujudkan iklim yang nyaman serta bermartabat bagi guru dalam menjalankan profesi mulianya.Jika pendidikan telah mengarah pada praktek transaksional maka harus dilawan bersama.

“Kebijakan pendidikan kita cenderung transaksional, kaum guru, dinas pendidikan dan Kemenag serta stakeholder pendidikan harus melakukan perlawanan terhadap kebijakan seperti itu,” ujar sekretaris Majelis Ulama Islam (MUI) Jombang ini sembari mengingatkan para guru agar dalam mendidik  dan membimbing murid hendaknya dilakukan sampek lekoh atau sepenuh hati dan jangan setengah-setengah”

“Pemerintah seyogyanya menghadirkan iklim kerja yang nyaman bagi guru dengan adanya TPP ini. tapi faktanya pemerintah membuat guru justru malah disibukkan oleh hal-hal yang terkait dengan administrasi pencairan TPP. Belum lagi terkesan sekali pemerintah secara tidak langsung membuat resah para guru terkait berbagai aturan yang cukup merepotkan bagi guru, seperti berubah-ubahnya aturan perhitungan alokasi kewajiban 24 jam,” ujarnya.

Ia juga mengkritisi kebijakan Ujian Kompetensi Guru (UKG) yang terkesan meragukan profesionalitas guru-guru yang telah bersertifikat profesional, juga administrasi pencairan yang berulang-ulang,” pungkas Junaidi.


Redaktur: Mukafi Niam