Nasional
Penjelasan Jokowi soal Dominasi Penguasaan Lahan oleh Konglomerat
NU Online · Sabtu, 21 Juli 2018 | 00:45 WIB
Jakarta, NU Online
Presiden Joko Widodo tidak memungkiri masih adanya ketimpangan dalam hal penguasaan lahan di Indonesia. Ketimpangan terjadi karena sebagian besar lahan dikuasai oleh segelintir orang.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 IKA PMII di Hotel JS Luansa Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/7).
"Tadi Pak Kiai menyampaikan bahwa penguasaan lahan memang ada satu orang atau perusahaan menguasai 200, 300, atau 600 ribu hektar. Iya ada, saya tidak akan bilang tidak," kata Jokowi, menanggapi persoalan penguasaan lahan oleh konglomerat yang disampaikan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.
Namun, dirinya menegaskan bahwa konsesi atau pemberian izin terhadap penguasaan sejumlah besar lahan itu bukanlah diberikan olehnya. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa hingga saat ini, tak ada satu jengkal tanah pun yang diberikan olehnya kepada perusahaan-perusahaan besar.
"Perlu saya sampaikan bahwa yang memberi konsesi itu bukan saya. Itu yang perlu digarisbawahi. Saya tidak pernah memberi satu meter persegi pun kepada mereka," ucapnya.
Sebaliknya, selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, akses terhadap pemanfaatan lahan justru lebih banyak diberikan kepada masyarakat dan para petani lokal yang dapat mengelolanya secara produktif.
Melalui program Perhutanan Sosial yang kini masih terus dijalankan, katanya, pemerintah memberikan akses kepada pengelolaan sumber daya hutan bagi masyarakat untuk mengurangi potensi konflik dan ketimpangan lahan.
"Kesenjangan dan kemiskinan menjadi tantangan kita bersama. Saya rasa itu yang menjadi tugas besar kita agar yang namanya kesenjangan dan kemiskinan bisa kita selesaikan dengan baik," ucapnya. (Husni Sahal/Fathoni)
Terpopuler
1
Rais Aam PBNU dan Sejumlah Kiai Terima Penghargaan dari Presiden Prabowo
2
NU Banten Membangkitkan Akar Rumput
3
Rais 'Aam PBNU Ajak Umat Islam Tanggapi Masa Sulit dengan Ilmu
4
Ketua PBNU Nilai BPKH Penting Tetap sebagai Lembaga Independen
5
Tidak Hanya Pelajar, BGN juga Targetkan MBG Menyasar Ibu Hamil dan Menyusui
6
Penerapan Sumpah dan Bukti di Pengadilan Islam: Studi Qasamah dalam Kasus Pembunuhan
Terkini
Lihat Semua
