Pemerintahan Baru RI Mesti Perhatikan Kesejahteraan Pendidikan Pesantren

Jakarta, NU Online
Muslimat NU mendorong pemerintahan baru RI untuk mengeluarkan Perpres yang menetapkan 1 Muharram sebagai hari santri nasional. Muslimat NU memandang penting pemerintah ke depan untuk menyetarakan mutu pendidikan sekaligus kesejahteraan pesantren dan madarasah.
<>
“Saya berharap Presiden mengamanahkan jajaran kementerian, lembaga negara, dan pemrov, pemkab, atau pemkot untuk mengikuti kebijakan nasional terkait peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan pesantren,” ujar Ketua Umum Muslimat NU Hj Khofifah Indar Parawansa dalam sambutan pembukaan diskusi terbatas di Hotel Sofyan, Jakarta, Rabu (1/10).

Menurut Khofifah, jaminan sosial terkait layanan kesehatan dan pendidikan masih bersifat eksklusif. Jaminan ini masih tertuju hanya kalangan terbatas terutama kelas menengah dan perkotaan. Sementara posisi pesantren dan madrasah dalam dunia pendidikan teramat jelas.

Jaminan sosial itu yang jauh dari target itu diperparah oleh sistem pengelolaan oleh banyak lembaga yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan tidak terintegrasi. Sementara masih-masing lembaga penyelenggara mempunyai landasan hukumnya sendiri.

“Untuk itu perlu perbaikan sistem dan pelaksanaan jaminan serta perlindungan sosial yang dapat mencakup pada kebutuhan segenap masyarakat. Penyejahteraan terhadap warga ini merupakan tanggung jawab negara,” kata Khofifah.

Ia berharap program layanan sosial Pemerintah RI ke depan lebih berpihak kepada kalangan mustadh’afin sebagai target program layanan kesejahteraan, akses pendidikan, dan jaminan kesehatan sesuai amanat keadilan sosial UUD 1945. (HM Misbahus Salam/Alhafiz K)