Nasional

Pemerintah Dorong Pesantren sebagai Sentra Ekonomi Syariah

Kam, 30 Juli 2020 | 13:03 WIB

Pemerintah Dorong Pesantren sebagai Sentra Ekonomi Syariah

Ilustrasi pondok pesantren. (Foto: dok. NU Online)

Jakarta, NU Online

Pemerintah terus mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah. Upaya tersebut dilakukan melalui pondok pesantren. Pasalnya, sebanyak 44,2 persen dari total keseluruhan pesantren atau 12.469 di antaranya memiliki potensi ekonomi, baik pada sektor agribisnis, peternakan, perkebunan, dan sektor lainnya.


Pondok pesantren dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah secara nasional mengingat potensinya masih terbuka lebar. Pasalnya, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia, berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hanya sekitar 9 persen dan tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 8,93 persen, sementara Muslim Indonesia berjumlah 87,18% dari total penduduk 232,5 juta jiwa.


Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, hingga pemberdayaan masyarakat.


Implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu: (1) Edukasi dan literasi keuangan syariah; (2) Pembiayaan syariah bagi usaha kecil dan mikro (UKM) sekitar pondok pesantren serta UKM binaan pondok pesantren; (3) Pembukaan rekening syariah; (4) Program tabungan emas; dan (5) Kemandirian ekonomi pesantren terintegrasi keuangan syariah yang mendukung “halal value chain”.


Hal itu didukung dengan ekosistemnya meliputi terbentuknya Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS) yang terdiri dari Agen Bank Syariah, Agen Pegadaian Syariah, Agen Fintech Syariah, yang terintegrasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan Halal Centre Pondok Pesantren.


Kedua, terciptanya sistem pembayaran syariah terintegrasi pada pondok pesantren, mendukung pembayaran SPP santri, payroll gaji guru atau pengurus pondok pesantren, serta elektronifikasi sistem pembayaran di pondok pesantren dan lingkungan masyarakat di sekitarnya untuk mendukung inklusi keuangan syariah berbasiskan digital. Contohnya, penerapan kartu santri digital, dan metode pembayaran menggunakan QRIS pada kios digital di pondok pesantren.


Ketiga, adanya pembiayaan yang berasal dari Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah untuk revitalisasi dan mendirikan usaha warung/kios/toko/koperasi pada pondok pesantren.


“Implementasi kartu santri digital dan QRIS yang mendukung cashless society di pondok pesantren, serta edukasi dan literasi keuangan syariah secara daring bagi civitas pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren, merupakan salah satu contoh adaptasi kebiasaan baru dalam pandemi Covid-19,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara Peluncuran Implementasi Ekosistem Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berbasis Pondok Pesantren secara daring, di Jakarta, Selasa (28/7).


Pada implementasi ekosistem juga, terdapat pemberdayaan ekonomi pesantren pada sektor riil yang diintegrasikan dengan keuangan syariah dalam rangka mendukung “halal value chain”.


“Pemberdayaan ekonomi pesantren sebagai arus baru perekonomian menjadi salah satu upaya pemulihan perekonomian pada masa pandemi Covid-19, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku,” ujar Menko Airlangga.


Dalam kegiatan ini, Kemenko Perekonomian dalam hal ini diwakili Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan bersama Sekretariat Wakil Presiden, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kementerian/Lembaga terkait lainnya, serta lembaga keuangan syariah, meluncurkan implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren.


Pondok Pesantren Kyai Haji Aqiel Siradj (KHAS) Kempek Kabupaten Cirebon dipilih sebagai projek pilot.


Kepala ULKS Pesantren KHAS Kempek Najhah Barnamij menyambut baik program yang dicanangkan oleh Kemenko Perekonomian tersebut. Hal ini, menurutnya, dapat menjadi dakwah, syiar, dan pendidikan ekonomi syariah.


"Kami menyambut baik program ini, sebagai bagian dari dakwah dan syiar membumikan ekonomi syari’ah, dan sebagai upaya pendidikan kepada seluruh keluarga besar pesantren (santri, walisantri, dewan guru, dan alumni) tentang pentingnya bertransaksi menggunakan layanan syariah," katanya.


Saat ini implementasi ekosistem telah berjalan optimal di sana sejak dimulai pada 17 Desember 2019. Selain itu, juga terlaksana pada Pondok Pesantren Al-Qur’aniyy Az-Zayadiyy Kota Surakarta.


Ke depannya, keberhasilan pilot project itu akan direplikasi pada 170 pondok pesantren binaan BRI Syariah. Sehingga, pada 2024, ditargetkan implementasi ekosistem ini dapat terlaksana pada sekitar 3.300 pondok pesantren di seluruh Indonesia.


“Untuk ke depannya, Kemenko Perekonomian mengharapkan terwujudnya optimalisasi  sinergi program lintas sektor dan daerah dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia secara terintegrasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI kepada Wakil Presiden RI untuk pengembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.


Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad