Pemerintah Biarkan Konflik Pengusaha dan Buruh
NU Online · Jumat, 1 November 2013 | 12:06 WIB
Jakarta, NU Online
Pemerintah melepas diri dari persoalan pengupahan. Pengusaha dan buruh dibiarkan menyelesaikan persoalannya. Padahal pemerintah memiliki posisi penting dalam penyelesaian masalah pengupahan dan juga hubungan pengusaha dan buruh.
<>
Demikian dikatakan Wakil Sekretaris Umum Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Baitul Khoiri kepada NU Online per telepon, Jumat (1/11) siang.
“Pengupahan menjadi bermakna kalau pemerintah sanggup mengatasi dan mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Apa artinya kenaikan upah kalau biaya hidup terus meningkat?” tegas Baitul Khoiri.
Masalah kesejahteraan buruh, sambung Baitul, perlu diselesaikan secara menyeluruh. Penyelesaian harus melibatkan sejumlah departemen dan lembaga pemerintahan. Departemen Industri dan Perdagangan, Departemen Perumahan Rakyat, Kadin, Kepala Daerah, dan anggota DPRD harus dilibatkan.
Dengan membiarkan konflik berkepanjangan antara pengusaha dan buruh, pemerintah membiarkan pengusaha dan buruh sebagai korban.
Pasalnya, kata Baitul Khoiri, kenaikan upah buruh membuat pihak pengusaha tersudut. Kalau upah tidak dinaikan, buruh selalu menempati posisi korban.
Buruh tidak butuh kenaikan upah. Percuma naik, kalau pemerintah tidak sanggup mengendalikan lonjakan harga kebutuhan sehari-hari masyarakat. Mereka hanya perlu sejahtera, tutup Baitul Khoiri. (Alhafiz K)
Terpopuler
1
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
2
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
3
Menbud Fadli Zon Klaim Penulisan Ulang Sejarah Nasional Sedang Uji Publik
4
Guru Didenda Rp25 Juta, Ketum PBNU Soroti Minimnya Apresiasi dari Wali Murid
5
Kurangi Ketergantungan Gadget, Menteri PPPA Ajak Anak Hidupkan Permainan Tradisional
6
Gus Yahya Sampaikan Selamat kepada Juara Kaligrafi Internasional Asal Indonesia
Terkini
Lihat Semua
