PBNU Terapkan Manajemen Satu Pintu bagi Banom dan Lembaga

Jakarta, NU Online
Kebendaharaan dan Kesekretetariatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyelenggarakan rapat koordinasi penerapan manajemen satu pintu. Acara berlangsung di Lantai 8 Gedung PBNU, Jakarta Pusat Jumat (27/5) sore dihadiri perwakilan pengurus pusat badan otonom (banom) dan lembaga NU.

Wakil Bendahara PBNU Umar Syah HS mengatakan kebendaharaan dan kesekretariatan adalah dua elemen penting untuk NU dan struktur yang berada di bawahnya. Kedua elemen ini menjadi motor penggerak organisasi.

Agar organisasi berfungsi secara optimal, lanjut Umar, diperlukan ketentuan atau tatanan yang jelas yang tidak  hanya dipahami oleh elemen kebendaharaan dan kesekjenan, tetapi juga oleh semua pihak.

Aturan itu juga harus dipahami semua pihak dan baru berjalan ketika dituangkan dalam Standar Operasional (SOP) dan Peraturan Organisasi (OP) yang perlu disosialisasikan. Target sosialisasi ini adalah pemahaman dan semangat serta kemauan banom untuk menjalankannya. Bila diterapkan oleh semua pihak, maka roda organisasi akan berjalan dengan baik.

Sejauh ini, SOP sudah diberlakukan dan bisa menjadi Peraturan PBNU setelah dilakukan pembahasan dan diputuskan dalam konferensi besar PBNU.

Manajemen satu pintu bagi banom NU melalui kesekretariatan dan kebendaharaan. Dalam hal administrasi dalam kaitan antara internal dan eksternal banom, seluruh surat menyurat harus melalui Kesekjenanan.

Demikian juga dalam keuangan atau penggalian dana harus melalui bendahara. Uang masuk harus melalui bendahara, uang keluar juga melalui bendahara sehingga terkontrol dengan baik.

Manajemen satu pintu hendaknya tidak disalahartikan, karena kebijakan tersebut bukan berarti seluruh banom dikuasai oleh Kesekjenan dan Kebendaharaan. Pemberlakukan manajemen satu pintu bermakna bahwa secara manajemen semua harus masuk di dalam sistem.

Senada dengan hal di atas, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Ir Suwadi D. Pranoto mengungkapkan salah satu agenda penting dalam rapat koordinasi ini adalah sosialiasi kaderisasi masing-masing lembaga agar tidak ada materi yang overlap atau belum ada, supaya dari sisi pembiayaan dan waktu tidak tumpang tindih. (Kendi Setiawan/Mahbib)