Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merespons positif terhadap komitmen presiden terpilih Joko Widodo untuk lima tahun ke depan terkait reformasi birokrasi.
"Kami menyambut baik reformasi birokrasi yang akan menjadi komitmen Pak Jokowi pada periode kedua ini. Mudah-mudahan itu menjadi cermin yang menunjukkan bahwa aparatus pemerintah layak menjadi pelayan publik," kata Sekjen PBNU H Ahmad Helmy Faishal Zaini di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).
Sekjen Helmy menyatakan bahwa komitmen Jokowi tersebut menjadi sebuah terobosan dalam upayanya mempercepat pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam pandangannya, beberapa hal yang menjadi sorotan Jokowi seperti percepatan pelayanan dan perizinan sudah seharusnya menjadi catatan penting dalam melakukan reformasi birokrasi.
"Saya kira selama lima tahun Pak Jokowi telah memahami letak persoalan di birokrasi yang harus diselesaikan. Soal perizinan, berinvestasi, bikin usaha perizinan panjang sehingga tidak ramah di dalam memberikan fasilitasi pada pembangunan ekonomi, juga memang sudah seharusnya diselesaikan," paparnya.
Hal lain yang tidak kalah penting ialah terkait pungutan liar (pungli) di dalam instansi. Menurutnya, pungli menjadi penyakit laten yang tumbuh subur di bawah. "Pungli juga harus segera diberantas," jelasnya.
Ia juga mengungkapkan tentang pentingnya aparat birokrasi dari semua tingkatan agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan publik sebagai bagian dari percepatan dalam memberikan pelayanan.
"Jadi saya kira sudah menjadi keniscayaan model-model dari pelayanan pemerintah itu juga menggunakan teknologi informasi dengan aplikasi-aplikasi dalam pelayanan publik, seperti online dilakukan sampai tingkat desa dan seterusnya," ucapnya.
Sebagaimana diketahui, Jokowi dalam pidato Visi Indonesia di Bogor, Ahad (14/7) mengemukakan lima poin yang salah satunya tentang reformasi birokrasi.
Jokowi menekankan agar lembaga pemerintah memberikan kecepatan dalam melayani dan memberikan izin. Ia bahkan akan mengontrol sendiri efektivitas instansi dalam memberikan pelayanan.
"Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya," kata Jokowi.
Jokowi juga mengatakan akan membubarkan lembaga yang dinilainya tidak bermanfaat dan bermasalah. (Husni Sahal/Kendi Setiawan)