PBNU Minta Penataan Ulang Sistem Pengawasan Hakim

Jakarta, NU Online
Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) mengusulkan kepada DPR RI untuk menata ulang mekanisme pengawasan hakim. LBM PBNU mendorong adanya sistem pengawasan yang efektif dan mengikat terhadap hakim.

Usulan ini menjadi salah satu poin rekomendasi yang dilayangkan pengurus harian LBM PBNU kepada DPR RI sebagai pertimbangan dalam pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Jabatan Hakim.

“Untuk pengawasan perilaku hakim keberadaan Komisi Yudisial (KY) perlu diperkuat dengan merumuskan kembali sistem pengawasan yang lebih efektif dan mengikat agar tidak tumpang tindih dengan pengawasan internal oleh MA,” kata Sekretaris LBM PBNU H Sarmidi Husna di Jakarta, Kamis (5/4) sore.

Menurutnya, pengawasan hakim yang dilakukan oleh internal MA sendiri selama ini kurang efektif. Salah satu sebabnya adalah adanya keengganan dari sesama hakim sebagai kolega untuk bertindak tegas, apalagi melakukan pemberhentian.

“Tetapi penataan ulang pola pengawasan berguna menghindari konflik kepentingan yang selama ini sering terjadi terutama menyangkut perbedaan tafsir wilayah teknis yudisial dan etika,” kata Sarmidi.

Ia menambahkan, keberadaan Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawasan eksternal sesungguhnya diharapkan lebih membuat pengawasan hakim menjadi lebih objektif untuk kepentingan pengembangan sistem peradilan yang bersih, efektif, dan efisien.

Sebagaimana diketahui, RUU Jabatan Hakim belum juga dibahas dan disahkan oleh DPR RI. Padahal RUU Jabatan Hakim ini sudah masuk dalam prolegnas prioritas sejak 2016 dan masuk lagi dalam prolegnas prioritas 2017.

Tampak hadir Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomuddin dan Katib Syuriyah PBNU H Miftah Faqih pada pertemuan pengurus harian LBM PBNU. (Alhafiz K)