NU Diminta Bantu Pecahkan Masalah DPT

Jakarta, NU Online
Daftar pemilih tetap (DPT) yang rencananya ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 4 November 2013 dinilai belum sepenuhnya valid dan akurat. Karena kompleksnya persoalan, proses pemutakhiran seyogianya melibatkan semua pihak, termasuk ormas Islam seperti NU.
<>
Imbauan ini disampaikan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dalam “Dialog Mencari Solusi Kisruh DPT Bersama PBNU” di auditorium utama kantor PBNU, Jakarta, Kamis (31/10).

Hadir pula sebagai pembicara Ketua KPU Husni Kamil Malik, anggota Bawaslu Daniel Zuhron, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo, dan Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) M Afifuddin.

Menurut Irman, DPT bisa dikatakan benar-benar akurat ketika ada kesesuaian data antara Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kemendagri dan DPT yang ditetapkan KPU. Sementara saat ini, ada sekitar 20,3 juta nama yang ada dalam DPT tapi tidak tercantum dalam DP4.

Irman menilai sejumlah kesalahan data ini “wajar”, mengingat banyaknya nama penduduk yang harus dicatat, luasnya wilayah Indonesia, dan kesiapan KPU yang tergolong singkat. Karena itu, kerja sama dari pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan.

Daniel Zuhron dalam kesempatan yang sama juga meminta PBNU berpartisipasi dalam upaya pemutakhiran DPT agar akurasi dan validitas data dapat dipertanggungjawabankan. “PBNU dan organisasi masyarakat lain perlu turut menangani jumlah DPT bermasalah yang begitu besar yang barang kali bisa disentuh dengan pendekatan sosio-kultural,” katanya.

Dalam sambutan pengantar, Wakil Ketua Umum PBNU H As’ad Said Ali menegaskan bahwa pemilu 2014 harus berjalan sukses. Sebagai masyarakat sipil, NU akan selalu mengawasi dan membantu karena hal ini menyangkut hak konstitusional warga dan legitimasi kepemimpinan.

“Kami juga meminta anak muda NU yang ada di Depdagri, KPU, agar dapat mengemban tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Selaku Ketua KPU, Husni Kamil lebih banyak menyoroti kesulitan-kesulitan teknis yang dihadapi KPU selama di lapangan. Menurut dia, persoalan akurasi DPT juga berhubungan dengan masalah kebudayaan masyarakat di daerah tertentu, yang tak dapat diselesaikan hanya mengandalkan variabel data administrasi.

“Saya berterima kasih, masalah yang menyangkut kedaulatan negara ini dapat difasilitasi PBNU sebagai organisasi terbesar di Indonesia,” tuturnya. (Mahbib Khoiron)