Nahdliyin Inginkan Gubernur NU di Jatim

Surabaya, NU Online
Mayoritas orang NU (Nahdliyin) di Jatim menginginkan kadernya jadi gubernur, bukan Wagub, kata Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al Hikam Malang KH A Hasyim Muzadi.<>

"Mayoritas itu sekitar 70 persen dari 24 juta nahdliyin di Jatim, sedangkan warga Jatim sendiri berkisar 29 juta," katanya Kiai Hasyim usai  berbicara dalam seminar nasional bertema 'Kebebasan dan HAM dalam Koridor Pancasila' di Kantor PCNU Surabaya pada Ahad (14/4) kemarin.

Rais Syuriyah PBNU itu menjelaskan, keinginan nahdliyin beralasan karena posisi wagub dianggap tidak cukup untuk merawat umat NU yang mayoritas di Jatim.

"Potensi Jatim itu sangat besar di bidang pangan dan tambang, tapi Jatim masih kalah dinamis dari Jakarta, Jawa Barat, dan sebagainya. Jadi, Jatim itu besar potensinya, tapi statis," katanya.

Mengenai kemungkinan Khofifah Indar Parawansa sebagai calon Gubernur Jatimyang belum didukung parpol, ia mengaku Khofifah sudah didukung parpol dalam jumlah yang cukup yakni minimal 15 persen.

"Dukungannya cukup, ada PKB dan lainnya," ujar mantan Ketua Umum PBNUdan Ketua PWNU Jatim ini.

Mengenai calon wakil gubernur yang akan mendampingi Khofifah, menurut KiaiHasyim sudah ada, namun dirinya merasa tidak berhak mengumumkan. "Tanya saja kepadanya (Khofifah), karena saya tidak berhak," katanya.

Dalam seminar yang juga menampilkan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen (TNI) dan Brigjen Pol Anton Tabah (Polri), Ketua PBNU HA Slamet Effendy Yusuf menegaskan, bahwa keinginan warga NU itu bukan soal nama Khofifah,melainkan "Gubernur NU".

"Saya dapat mewakili perasaan warga NU Jatim bahwa hal itu wajar, karena NU di Jatim itu merupakan barometer, sebab NU lahir di sini, NU juga besar danberkembang dari sini, bahkan keputusan bahwa Pancasila itu sudah final jugadiputuskan di sini," katanya.

Oleh karena itu, mantan Ketua Umum PP GP Ansor itu berharap warga NU di Jatim mampu membuat sejarah dengan memanfaatkan momentum demokrasi yang ada untuk menempatkan kadernya pada posisi tertinggi di provinsi terbesar kedua di Indonesia itu.

"Untuk mewujudkan cita-cita itu, saya kira warga NU di Jatim harus bersatu, baik NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU, ISNU, maupun badan otonom lainnya, termasuk pesantren dan para kiai harus bersatu, bukan soal nama Khofifah, Saifullah Yusuf, Guntur, Jarwo, atau siapa, tapi memilih kader NU sebagai Gubernur Jatim," katanya.

Tentang netralitas PWNU Jatim dalam Pilgub Jatim, ia mendukung sikap PWNU Jatim yang netral, karena NU secara kelembagaan memang tidak boleh berpolitik praktis dengan mendukung calon tertentu.

"Tapi, netralitas itu bukan berarti harus mengaburkan dukungan, melainkan warga NU secara nonformal dapat berpolitik dengan memikirkan NU, bukan kepentingan sepele," katanya.

Dalam kesempatan itu, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen (TNI) dan Brigjen Pol Anton Tabah (Polri) juga mendukung bila warga NU ingin kadernya menjadi Gubernur Jatim. "Lhawong warga NU di Jatim itu mayoritas kok kader NU tidak boleh menjadi gubernur," kata Kivlan Zen.

Pada Maret lalu, hasil survei PW Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur bersama Lembaga "Suprimasi" mencatat 90,5 persen nahdliyin (warga NU) di Jatim menginginkan kadernya menjadi gubernur dan 74,6 persen yang menginginkan kadernya menjadi wagub. 




Redaktur    : A. Khoirul Anam
Kontributor: Maulana