Nasional

MUI Jateng : Politik Uang adalah Ijon Korupsi

Sen, 30 April 2012 | 05:19 WIB

Brebes, NU Online
Money politic (Politik uang), kerap mewarnai suatu pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan oleh para calon peserta. Padahal politik uang itu, ibarat dalam ilmu jual beli adalah system ijon. Sehingga pelaku money politik bila terpilih dalam suatu pemilu akan melakukan ijon korupsi guna mengembalikan modal yang telah dia bayar.<>

Demikian di katakan Sekretaris MUI Provinsi Jawa Tengah Prof Dr KH Ahmad Rofiq saat menyampaikan sambutan Musda MUI Kab Brebes di Gedung NU, jalan Yos Sudarso 36 Brebes, Sabtu (28/4).

Temasuk dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Brebes, kata Rofiq, dia berharap jangan sampai diwarnai money politik. Pasalnya bila Bupati terpilih itu melakukan money politik, maka dalam menjalankan roda pemerintahan hanya berpikir bagaimana bisa mengembalikan modal. Minimal melakukan berbagai cara bagaimana selama masa kerjanya bisa mencapai Break Event Point (BEP). Bila demikian keadaanya, umat islam akan menjadi tumbalnya. 

Ulama harus berperan dalam mewujudkan pemilukada yang jujur dan bersih. Meskipu sangat berat, tetapi itu tugas mulia yang harus dilakukan. Politik uang, menurut Rofik bukan besar kecilnya angka nominal pemberian. Tetapi yang dikhawatirkan, ada multi efek yang menerpa generasi muda kalau pemilu itu harus diwarnai dengan cara-cara kotor seperti politik uang. 

“Ini sangat berbahaya, karena sudah menyangkut persoalan mental dan keimanan,” tandasnya.

Anehnya, ada berbagai bahasa untuk mengelabui pemilih kalau pemberian sesuatu bukan politik uang. Seperti dinamakan mahar politik (biasa digunakan PKS), sodaqoh, bisaroh dan lain-lain. “Sekarang bahkan dilakukan terang-terangan, bukanlah serangan fajar tetapi sudah serangan dhuha,” ujarnya disambut aplaus hadirin. 

Politik uang sebagai ijon korupsi merupakan persoalan serius yang harus dikikis habis. Dia mengajak MUI Brebes harus tegas menjaga moral bangsa termasuk mensukseskan pemilukada Brebes. Bahkan kalau mampu, Bupati Brebes bisa dipegang oleh Ulama sebagaimana kepemimpinan rosulullah.

“Rosulullah sebagai figure multidimensi yang mampu menjadi kepala Negara dan pemimpin umat,” terangnya.

Ulama Brebes, kata Rofiq, tentu lebih tahu ke mana harus memposisikan diri dalam pemilukada Brebes. “Bila ingin mencapai Negara yang baldatun toyibatun warobun ghofur, khususnya kemaslahatan umat Brebes tentu jabatan Bupati harus kita pegang,” ajaknya dalam bahasa arab.

Dia juga mengingatkan, meskipun Brebes masih kelihatan ayem tentrem dalam persoalan agama tentu ada sesuatu yang mengancam. Ancaman itu kelihatannya sepele tetapi bisa mengena. Seperti persoalan efek negative globalisasi, kasus-kasus nasional yang ditayangkan media, gerakan anti nasionalisme, ekonomi dan pergerakan social lainnya sangat berpengaruh perikehidupan di daerah. “MUI di daerah harus selalu waspada,” tegasnya.

Ketua Panitia H Athoillah MSi menerangkan, Musda MUI diikuti 100 orang peserta perwakilan MUI di 17 kecamatan se Kabupaten Brebes. Musda tersebut juga telah memutuskan Pengasuh Pondok Pesantren Assalafiyah KH Subekhan Makmun didaulat sebagai Ketua Dewan Penasehat MUI sedangkan Kiai Said sebagai Ketua Dewan Pimpinan MUI Kabupten Brebes untuk masa khidmat 2012-2017. 



Redaktur     : Syaifullah Amin
Kontributor : Wasdiun