Nasional
Mahfud MD Sampaikan Urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
NU Online · Jumat, 3 Mei 2019 | 01:30 WIB
Seminar Nasional Menanggapi RUU PKS
Jombang, NU Online
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang saat ini sudah masuk Prolegnas DPR RI untuk dilanjutkan. Menurutnya, Indonesia belum punya undang-undang terhadap kekerasan seksual.
Pernyataan ini disampaikannya saat mengisi Seminar Membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Kamis (2/5).
"Saya mendukung itu diteruskan. Menurut saya urgensinya bagus, karena memang di Indonesia ini belum punya undang-undang terhadap pelecehan seksual, terutama kekerasan seksual," jelas Mahfud MD.
Menurut Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid ini, DPR RI dan instansi yang memproses RUU PKS ini juga perlu mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak sebelum benar-benar menjadi undang-undang. Hal ini guna mengurangi kegaduhan di masa depan.
“Tetapi masukan-masukan harus terus diolah, karena ada yang berbenturan konsep antar bidang hukum, baik hukum administrasi dan hukum pidana," katanya
RUU PKS saat ini sudah masuk Prolegnas DPR RI. Sebelum disahkan menjadi undang-undang, DPR RI masih menggali masukan dari masyarakat. Salah satu masukan yang sedang hangat dibahas yaitu adanya potensi tumpang tindih dengan undang-undang atau peraturan lainnya yang sudah ada.
"Misalnya, sudah diatur di peraturan lain, tapi masuk di undang-undang ini. Itu semua disisir ulang, sehingga undang-undang ini tidak berbenturan satu sama lain," ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka yang juga hadir dalam acara tersebut menjelaskan RUU PKS sudah disetujui oleh sembilan fraksi di DPR RI. Ia menambahkan, pihaknya terbuka dengan semua pihak untuk menerima masukan terkait RUU PKS ini.
"Segala masukan, silahkan. Karena (RUU-PKS) ini disepakati sembilan fraksi, mayoritas fraksi di DPR menyetujui. Bahwa masih ada perbaikan, ya kami lakukan, (pembahasan) ini masih panjang," pungkasnya. (Syarif Abdurrahman/Muhammad Faizin)
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang saat ini sudah masuk Prolegnas DPR RI untuk dilanjutkan. Menurutnya, Indonesia belum punya undang-undang terhadap kekerasan seksual.
Pernyataan ini disampaikannya saat mengisi Seminar Membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Kamis (2/5).
"Saya mendukung itu diteruskan. Menurut saya urgensinya bagus, karena memang di Indonesia ini belum punya undang-undang terhadap pelecehan seksual, terutama kekerasan seksual," jelas Mahfud MD.
Menurut Menteri Pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid ini, DPR RI dan instansi yang memproses RUU PKS ini juga perlu mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak sebelum benar-benar menjadi undang-undang. Hal ini guna mengurangi kegaduhan di masa depan.
“Tetapi masukan-masukan harus terus diolah, karena ada yang berbenturan konsep antar bidang hukum, baik hukum administrasi dan hukum pidana," katanya
RUU PKS saat ini sudah masuk Prolegnas DPR RI. Sebelum disahkan menjadi undang-undang, DPR RI masih menggali masukan dari masyarakat. Salah satu masukan yang sedang hangat dibahas yaitu adanya potensi tumpang tindih dengan undang-undang atau peraturan lainnya yang sudah ada.
"Misalnya, sudah diatur di peraturan lain, tapi masuk di undang-undang ini. Itu semua disisir ulang, sehingga undang-undang ini tidak berbenturan satu sama lain," ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka yang juga hadir dalam acara tersebut menjelaskan RUU PKS sudah disetujui oleh sembilan fraksi di DPR RI. Ia menambahkan, pihaknya terbuka dengan semua pihak untuk menerima masukan terkait RUU PKS ini.
"Segala masukan, silahkan. Karena (RUU-PKS) ini disepakati sembilan fraksi, mayoritas fraksi di DPR menyetujui. Bahwa masih ada perbaikan, ya kami lakukan, (pembahasan) ini masih panjang," pungkasnya. (Syarif Abdurrahman/Muhammad Faizin)
Terpopuler
1
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
2
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
3
Istikmal, LF PBNU: 1 Rabiul Awal 1447 Jatuh pada Senin, Maulid Nabi 5 September
4
KPK Beberkan Modus Pemerasan Sertifikat K3 yang Berlangsung Sejak 2019
5
Pacu Jalur Aura Farming: Tradisi dalam Pusaran Viralitas Media
6
IPNU-IPPNU dan PCINU Arab Saudi Dorong Tumbuhnya Tradisi Intelektual di Kalangan Pelajar
Terkini
Lihat Semua
