Jakarta, NU Online
Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU) melaksanakan Workshop Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat Daerah dalam Kesiapsiagaan Bencana Menuju Tanggap Darurat yang Cepat, Tepat, dan Efektif (SLOGAN–STEADY). Kegiatan berlangsung di Rabu-Jumat, 7-9 Maret 2018 Hotel Pandanaran Semarang, Jawa Tengah.
Salah satu tahapan yang akan dilaksanakan adalah mengadakan serangkaian kegiatan, dari TTX (Table Top Exercise), CPX (Command Post Exercise) dan FTX (Field Training Exercise) untuk mendorong sistem dan mekanisme yang efektif dalam menghadapi keadaan darurat bencana di wilayah sasaran.
"Tujuan kegiatan tersebut adalah meningkatkan ketrampilan dan pemahaman para pihak dalam menghadapi situasi darurat bencana di wilayahnya," kata Manajer Program, Yayah Ruchyati, Rabu (7/3).
Selain itu tujuan program adalah tersusunnya skenario yang akan dilaksanakan dalam serangkaian kegiatan TTX dan CPX; tersedianya informasi terkait pembagian peran antaraktor dan kebutuhan sumberdaya yang akan digunakan dalam melaksanakan serangkain kegiatan yang dimaksud.
"Juga agar tersedia informasi kesenjangan sumber daya yang akan digunakan dalam TTX dan CPX; serta munculnya kesepakatan dari para pihak untuk menentukan jenis kejadian dan lokasi dilaksanakannya gladi lapang," tambah Yayah.
Kegiatan merupakan lanjutan program pedampingan LPBI PBNU selama dua tahun di Kabupaten Jepara dan Kudus, dan telah menghasilkan beberapa dokumen penting seperti Kajian Risiko Kabupaten; Mekanisme Penanganan Darurat Bencana; SOP Peringatan Dini; SOP Kedaruratan Bencana Tingkat Kabupaten; Rencana Kontinjeni Banjir Tingkat Desa di Dua Kabupaten; dan juga adanya tim relawan desa yang telah dilatih pada program ini.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Kabag TU BPBD Propinsi Jawa Tengah, Adi Prabowo, mengapresiasi kegiatan LPBI PBNU dalam membantu pengurangan risiko bencana yang ada di Jawa Tengah.
"Pemerintah sangat terbantu dan manfaat yang diterima oleh masing-masing kabupaten dalam hal kebencanaan," kata Adi.
Di Jawa Tengah menurut data BPBD, ada 586 kejadian bencana di seluruh Jawa Tengah hingga 7 Maret 2018. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama antara masyarakat, dunia usaha, stakeholder dan organisasi yang lain, untuk ikut berkomitmen dalam penaggulangan bencana.
"Karena tidak mungkin semua itu hanya di tumpukan lewat BPBD saja," terang Adi.
Narasumber pada kegiatan workshop adalah BNPB, BPD Provinsi Jawa Tengah, BBMKG Jawa Tengah.
Direktur Kesiapsagaan BNPB diwakili Kasubdit Perencanaan dan Kesiapsiagaan, Eni Supartini menyampaikan sebagaimana amanat UU No 24 tahun 2007 perencanaan dan kesiapsiagaan bencana meliputi penanganan pra, saat dan pascabencana.
"Berdasarkan kajian risiko bencana yang di susun oleh BNPB terdapat daerah-daerah yang terpapar bencana yang berada di seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia, dan ada sekitar 600 bencana dalam 2 bulan," terang Eni.
Hasil penelitian dari Jepang bahwa prosentasi keselamatan jiwa orang yang terkena risiko bencana adalah Diri sendiri 35%, Keluarga 31,9%, Teman 28,1 %, Orang lewat 2,6 %, Tim SAR 1,7 %, dan Lainnya 0,9 %.
Selain itu penguatan kesiapsiagaan di kalangan masyarakat itu perlu di adakan pelatihan yang berjenjang dan berkelanjutan sehingga para relawan lebih berkompetensi dalam penanggulangan bencana.
"Kami bangga dengan LPBI NU yang selalu consern dalam melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat," pungkas Eni.
Peserta workhop adalah organisasi perangkat daerah (OPD), Polres, Kodim, dan para pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana. (Red: Kendi Setiawan)